Lobar akan Tertibkan Puluhan Hotel dan Vila Diduga Bodong

Dulahir dan Mahnan (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 34 vila dan hotel yang dibangun wilayah Lombok Barat (Lobar) diduga bodong alias tak berizin, lantaran belum memiliki izin operasional berupa TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Banyaknya bangunan bodong ini disebabkan oknum pengelola membangun dulu, baru mengurus izin.

‘’Pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) pun menolak mengeluarkan izin bangunan, lantaran tak memenuhi syarat sesuai aturan.  Akibat keberadaan bangunan bodong ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Lobar bocor,’’ ujar Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir, Selasa,  22 Januari 2019.

Iklan

 Dulahir menyebutkan, pihaknya bersama Dinas Pariwisata dan OPD terkait telah melakukan pendataan terhadap bangunan di wilayah Lobar. Terdapat 120 bangunan vila dan hotel di Lobar terdiri dari 87 vila dan sisanya hotel. Izin bangunan ini rata-rata diterbitkan di bawah tahun 2017. Dari jumlah ini yang berizin sebanyak 86 bangunan. Sedangkan yang belum berizin dari hasil pendataan pihaknya bersama dinas terkait sebanyak 34 vila dan hotel yang bodong (tak berizin), karena belum memiliki TDUP.

“Menyikapi ini, kami (DPMPTSP) segera berkoordinasi dengan OPD terkait termasuk Satpol PP melakukan penertiban terhadap bangunan yang sudah ada. Sedangkan untuk mencegah makin menjamurnya bangunan di atas bukit Sengiggi, kami mempertimbangkan moratorium atau menghentikan sementara penerbitan izin di kawasan setempat,” jelas Dulahir.

Dirincikan, puluhan vila dan hotel bodong paling banyak ditemukan tersebar di wilayah Batulayar sebanyak 17 unit,  Narmada 3 unit, 2 unit di Lembar dan 12 unit di Sekotong. Dampak penyisiran yang dilakukan terdapat 4 pengusaha yang mengajukan izin ke Pemda. Sedangkan ada beberapa pengusaha vila bodong mengajukan izin tahun lalu, namun ditolak, karena tidak melalui persyaratan baik dari tata ruang, kelayakan lingkungan, tingkat kemiringan dan tak bisa menunjukkan surat rekomendasi tentang kestabilan lahan yang menegaskan bahwa di lereng tempat pembangunan vila tersebut stabil.  Sebab jangan sampai kata dia, ketika hujan terjadi insiden longsor yang justru menambah masalah.

Sementara itu, Kasatpol PP Lobar Mahnan mengatakan terkait pemintaan DPMPTSP melakukan menertibkan bangunan bodong, pihaknya akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut. Diakuinya, memang praktik semacam ini sudah diketahui, namun hal ini harus dibuktikan dengan cara turun ke lapangan. Selain ada yang bodong, ada juga yang menyalahi izin sehingga mengakibatkan potensi PAD bocor. “Ada potensi PAD tak tertarik (bocor) akibat vila dan hotel bodong ini,” aku dia.

Langkah selanjutnya, jika ada bukti bahwa bangunan itu bodong, pihaknya memiliki tim pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan OPD terkait untuk turun melakukan penertiban. Namun sebagaimana SOP jelas dia, lebih dulu dilakukan teguran yang dilakukan OPD terkait, jika tidak diindahkan barulah Satpol PP yang menutup atau menyegel sampai adanya legalitas yang dimiliki pengelola. (her)