LLA Minta KKP Verifikasi Ulang Perusahaan Ekspor Benih Lobster

Muhanan. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Lombok Lobster Asosiasi (LLA) mendesak Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) melakukan verifikasi kembali perusahaan-perusahaan yang telah diberikan izin untuk mengekspor benih lobster. Tuntutan ini karena tidak validnya data nelayan penangkap yang dilaporkan oleh perusahaan.

Selain itu, perusahaan terindikasi tidak melakukan pembudidayaan. Belum seumur jagung Permen KP No 12 Tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan. Ada hal-hal yang tidak beres di lapangan yang harus dibenahi kembali, kata Ketua LLA, Muhanan, SH.

Iklan

Selasa, 28 Juli 2020, Muhanan di Jakarta untuk menemui Menteri Kelautan Perikanan RI, Edhy Prabowo. LLA ingin menyampaikan sejumlah tuntutan secara tertulis agar Permen KP terbaru yang ditandatangani Menteri Edhy tidak memicu reaksi di arus bawah. “Kami mau menyampaikan kepada KKP untuk lebih teliti dalam menerbitkan izin kepada perusahaan-perusahaan yang mau mengekspor  BL (benih lobster). Kami bisa pastikan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat izin ekspor ini tidak sesuai dengan Permen KP 12. Dimana perusahaan-perusahaan harus sudah membudidaya lobster terlebih dahulu sebelum boleh ekspor BL,” kata Muhanan kepada Suara NTB.

Sebelum penerbitan izin, dalam Permen KP No 12 mengamanatkan perusahaan-perusahaan sudah memiliki nelayan binaan. Faktanya di lapangan, sejumlah perusahaan yang sudah mendapatkan izin ini tidak memiliki nelayan binaan seperti yang diamanatkan. “Indikasi fiktifnya banyak. Nelayan yang dilaporkan sebagai binaan tidak fix di bawah,” imbuhnya.

Jangan sampai masing-masing perusahaan melaporkan nelayan yang sama untuk mendapatkan izin ekspor. Karena itu, LLA mendesak KKP agar segera memverifikasi ulang nelayan-nelayan yang sudah diklaim sebagai mitra dari perusahaan-perusahaan yang telah diterbitkan izin tersebut. “Dan kami bersama rakyat akan memverifikasi kembali ke bawah jika KKP tidak mendengarkan aspirasi dari LLA,” katanya.

Selain tuntutan tersebut, LLA juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tertib mengeluarkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB). Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram memberikan sertifikasi Health Certificate (HC) sebagai salah satu persyaratan lalu lintas BBL baik domestik maupun ekspor jika stake holder/pengguna jasa berdasarkan SKAB yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan isi permen KP 12 Tahun 2020.

LLA melihat adanya klaim di lapangan Benih lobster yang ditangkap di Lombok Tengah, diterbitkan SKABnya oleh Kabupaten Lombok Barat. Semestinya, SKAB diterbitkan oleh dinas terkait di Kabupaten setempat daerah penangkapan. SKAB berkaitan dengan retribusi. “SKAB ini juga harus tertib. Yang menerbitkan adalah daerah penangkap, bukan daerah jalur pengiriman. Di lapangan itu terjadi black market. Ini juga harus ditertibkan,” demikian Muhanan. (bul)