Lindungi Ekonomi Masyarakat, Gubernur Ajak Bupati/Walikota Serap Beras Lokal

Rakor evaluasi penanganan Covid-19 di NTB bertempat di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Kamis, 22 Juli 2021. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak seluruh Bupati dan Walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM Darurat (Level 4). Langkah ini sebagai upaya bersama untuk melindungi perkonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.

‘’Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalkan penyerapan gabah petani lokal,’’ ajak Gubernur saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, Kamis, 22 Juli 2021.

Iklan
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah memberikan keterangan usai rakor evaluasi penanganan Covid-19. (Suara NTB/nas)

Di hadapan seluruh Bupati/Walikota yang hadir, Dr. Zul menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya virus Corona.

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas. Sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.

“Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insya Allah Pemerintah Provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang,’’ ujar Gubernur.

Sepakati 12 Poin Penting

Sementara, dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan Covid-19 bersama 10 Pemda Kabupaten/Kota, koordinasi tersebut disepakati 12 poin penting hal-hal yang harus dilakukan Pemda Kabupaten/Kota dalam penanganan Covid-19 di NTB.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., menyebutkan 12 poin penting yang disepakati untuk dilakukan Pemda Kabupaten/Kota dalam penanganan Covid-19. Pertama, Pemda Kabupaten/Kota harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti tempat tidur, oksigen dan obat-obatan sampai bulan Desember 2021.

Kedua, Pemda kabupaten/kota di NTB juga perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan. Ketiga, menyiapkan anggaran operasional rumah sakit.

Keempat, Pemda Kabupaten/Kota diminta memfokuskan tracing pada kontak erat dan yang sakit. Kelima, Pemda Kebupaten/Kota juga diminta agar memastikan tersedianya dana sosialisasi penanganan Covid-19 dalam APBD masing-masing.

Keenam, Pemda Kabupaten/Kota juga diminta menyiapkan layanan telemedicine. Sebagaimana diketahui, layanan telemedicine sudah disiapkan di RSUD NTB, RSUD Kota Mataram dan RS Unram.

Ketujuh, kata Sekda, semua rumah sakit di kabupaten/kota harus memaksimalkan pelayanan pasien Covid-19 sebelum dirujuk ke RSUD NTB. Kedelapan, pasien yang dibawa ke rumah sakit hanya kasus dengan gejala sedang dan berat.

Kesembilan, katanya, pasien Covid-19  bergejala ringan agar dirawat di rumah sakit darurat, atau isolasi mandiri yang terpantau. Ke-10, lanjut Sekda, seluruh data kasus Covid-19 mengacu pada new all record (NAR).

Ke-11, penegakan hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan dan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan dengan tegas namun humanis. Terakhir, kata Sekda, Gubernur akan segera menerbitkan surat edaran tentang penerapan PPKM terbaru di NTB.

Berdasarkan hasil evaluasi, hanya Kota Mataram yang masuk PPKM level 4 di NTB. Kemudian, ada tujuh kabupaten berstatus level 3, yaitu Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Sedangkan dua daerah berstatus level 2 yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19 dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. Danrem 162/WB, Birgjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, dan Bupati/Walikota se – NTB. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional