Lima Toko Pakaian Terancam Ditutup

Sosialisasi penerapan prokes di salah satu toko pakaian di Mataram. Menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Lima toko pakaian mendapatkan teguran dari Satgas Covid-19 Kota Mataram karena melanggar prokes. Jika pelanggaran terus dilakukan, masing-masing toko pakaian tersebut terancam ditutup.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Lima toko pakaian menerima teguran pertama dari Satgas Covid-19 Kota Mataram. Teguran tersebut dilayangkan menyikapi adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan virus.

“Ada lima yang kena tegur. Apollo, Roxy, Fashion One, Boxi, dan Depi yang di Karang Sukun. Itu semua karena prokesnya dilanggar, sudah kelebihan kapasitas dan lain-lain,” ujar Kepala Bidang Tibumtranlinmas Satpol PP Kota Mataram, M. Israk Tantawi.

Iklan

Pemantauan selanjutnya terus dilakukan terhadap kelima toko pakaian tersebut. Terutama untuk memastikan pelangaran serupa tidak terulang kembali, terlebih menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. “Kalau melanggar lagi akan kita berikan surat peringatan. Kalau setelah itu tetap melanggar, baru kita ajukan ke pengadilan untuk dilakukan penutupan,” jelasnya.

Menurutnya, penutupan atau penyegelan unit usaha adalah langkah terakhir yang akan diambil jika peraturan tentang penerapan prokes selama pandemi tidak diindahkan. Mengingat hal tersebut membutuhkan upaya bersama, terutama untuk mencegah penambahan kasus positif dari penularan di ruang-ruang publik.

“Ada kewajiban mengukti prokes ini yang sudah diatur di Perda dan Perwal. Jadi untuk yang melanggar istilahnya ada siding perdata untuk penentuan jika harus ada penyegelan,” jelas Aank, sapaan akrabnya. Selain dilakukan penyegelan, masing-masing unit usaha juga diwajibkan membayar denda administratif sebesar Rp500 ribu sesuai dengan Perwal Nomor 34/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Diterangkan, masing-masing unit usaha seperti pusat perbelanjaan, toko, mall, restoran dan lain-lain sampai saat ini diwajibkan menerapkan protokol kesehatan berbasis 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Selain itu diwajibkan juga membatasi pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal.

Menurut Aank, kurangnya personel Satpol PP Kota Mataram menjadi salah satu kendala pengawasan di lapangan. Sehingga banyak penerapan prokes yang longgar di beberapa tempat umum. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat penanggulangan pandemi Covid-19 seharusnya menjadi perhatian bersama.

“Personel kita tidak cukup kalau untuk berjaga di satu lokasi. Jadi sementara ini kita layangkan teguran, kalau terus melanggar baru kita berikan surat peringatan,” jelasnya. Sampai saat ini pihaknya belum mencatat adanya penambahan daftar unit usaha yang mendapat teguran serupa.

Terpisah, PPNS Satpol PP Kota Mataram, Sonya Margaretha menyebut masing-masing toko pakaian yang mendapat teguran terutama melanggar Pasal 10 pada Perwal 34/2020 yang menyatakan pemilik usaha wajib menjaga wilayah usahanya dalam penerapan prokes Covid-19 di tengah pandemi.

“Kami sudah memberikan teguran lisan berkali-kali. Namun tidak diindahkan. Karena itulah kami berikan sanksi administrasi dan semuanya sudah membayar,” jelasnya. Jika pelanggaran serupa dilakukan, maka penutupan sementara unit usaha selama 7-10 hari menurutnya bisa dilakukan dengan mekanisme sanksi yang telah diatur. “Penutupan itu sudah ada aturannya di Perwal juga,” tandasnya. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional