Lima SKPD Hilang, Pejabat Pemkot Galau

Mataram (Suara NTB) – Penetapan peraturan daerah organisasi perangkat daerah sebagai konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengakibatkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang sebelumnya berdiri sendiri kini harus dihilangkan. Dihapusnya lima SKPD seperti Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membuat pejabat setingkat eselon II galau.

Kegalauan pejabat ini karena akan terjadi perebutan posisi antara pejabat senior dan junior. Sebut saja misalnya, Badan Keuangan Daerah yang merupakan hasil penggabungan Dispenda dan BPKAD. HM. Syakirin Hukmi notabene sebagai pejabat senior akan beradu dengan Yance Hendra Dirra yang baru diangkat menjadi Kepala Badan tahun 2014 lalu.

Iklan

Sementara, Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup yang bakal digabung menjadi satu instansi justru akan menimbulkan persoalan kompleks. Tiga instansi yang memiliki peran mendasar dalam penataan dan kebersihan kota ini akan diperebutan oleh tiga pejabat eselon II. Diantaranya, HM. Kemal Islam yang merupakan pejabat yang baru menjabat jabatan eselon II sejak 2014 lalu. Sementara, Drs. M. Saleh yang memulai kariernya dari Camat Selaparang kemudian diangkat menjadi Kepala BLH. Dedi Supriadi notabene tidak pernah bergeser sejak dimutasi dari jabatan Kasat Pol PP.

Peleburan instansi ini di satu sisi akan menjadi pertarungan. Disisi lain, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh harus melaksanakan sesuai aturan.

  1. Ahyar Abduh beberapa waktu sebelumnya, pernah mengatakan dilema dengan dikeluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD. Dimana, Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pasalnya, instansi teknis yang semestinya berdiri sendiri dengan tugas dan tanggungjawab yang komplek seperti Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, Dispenda dan BPKAD harus digabung. Dengan kondisi saat ini saja akunya, belum bisa sepenuhnya menuntaskan pekerjaannya.

Karena ini menjadi regulasi harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, tanggal 31 Agustus tepatnya hari ulang tahun Kota Mataram ke 23. Perda OPD ditetapkan oleh Pemkot Mataram bersama DPRD Kota Mataram. Sebanyak 37 OPD termasuk enam kecamatan dibentuk. Tapi ini akan dimulai efektif awal Januari 2017 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertamanan, HM. Kemal Islam menegaskan tidak pernah merasa galau dengan dihapuskannya instansi yang dipimpinannya akibat peleburan tersebut. Hal ini malah diserahkan ke kepala daerah yang memiliki kewenangan. “Galau gimana? Saya nyantai – nyantai saja. Biar nanti Pak Wali yang menilai,” katanya, Kamis, 15 September 2016.

Penggabungan tiga instansi jadi satu ini merupakan konsekuensi dari penerapan aturan di daerah. Dia mengaku akan tetap bekerja seprofesional mungkin dan siap ditempatkan dimana saja sesuai perintah kepala dan wakil kepala daerah. “Saya rupanya saja serius tapi saya orangnya slow,” cetusnya.

Senada dengan Kemal. Kadispenda Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi mengatakan hal yang sama. Bahkan, dia menceritakan saat lulus kuliah tidak pernah berpikir untuk melamar jabatan, melainkan pekerjaan sehingga diangkat jadi ASN (aparatur sipil negara). Artinya, tidak mesti galau dengan peleburan tersebut. (cem)