Lima SKPD Hilang di Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) – Perda organisasi perangkat daerah menetapkan lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram hilang. Hilangnya instansi teknis akibat penggabungan dengan instansi lainnya.

Lima SKPD itu yakni, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan, Dinas Pertamanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Lingkungan Hidup.

Iklan

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, Cukup Wibowo menjelaskan, sebelum penetapan Perda OPD ini, sudah dilakukan pertemuan bersama Asisten III, BKD, Ortal dan Bagian Hukum untuk menyatukan gagasan jumlah OPD yang disepakati. Selasa, 30 Agustus 2016 lalu disepakati bahwa jumlah perangkat daerah sebanyak 37. Dan ini menjadi dasar perwujudan perintah Peraturan Pemerintah Nomo 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah.

Kota Mataram kata mantan Kabag Humas dan Protokol ini, sudah merumuskan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pusat bagaimana akhir Agustus memproduksi satu kesepakatan OPD. “37 perangkat daerah ini menyertakan 6 kecamatan sebagai OPD,” jelasnya di ruang kerjanya, Kamis, 1 September 2016.

Dia menyebutkan, lima SKPD hilang dan bergabung dengan instansi sesuai nomeklatur. Diantaranya, Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi satu menjadi Dinas Keuangan Daerah. Artinya, Dispenda dan BPKAD tidak berjalan sendiri – sendiri. Dinas Kebersihan hilang dan masuk menjadi bidang di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pertamanan dihapus dan menjadi sub bagian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Di satu sisi, ada penambahan SKPD baru dari penetapan OPD ini. Misalnya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. “Ingat disamping ada SKPD yang hilang. Juga ada penambahan SKPD baru,” kata Cukup.

Lalu bagaimana dengan Bidang Dikmen, apakah tetap berada dibawah Dikpora? Dikmen ini lanjutnya, masuk pada kewenangan yang memang tadinya harus segera menjadi kewenangan ditangani provinsi. P3D masih berproses di Bagian Pemerintahan. Intinya, Dinas Pendidikan dalam pembahasan dari awalnya dipisah jadi bidang kebudayaan masih tetap pemuda olahraga. (cem)