Lima Raperda Usulan Gubernur Disetujui DPRD NTB

Mataram (suaantb.com) – Lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB telah menyampaikan laporan persetujuan terkait lima buah Raperda usulan Gubenur  NTB yang kemudian ditetapkan menjadi Perda oleh dewan dalam sidang paripurna,  Jumat, 28 Oktober 2016 malam.

Lima Perda yang disetujui itu adalah Perda Revisi RPJMD, Perda Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, Perda Pembangunan Infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak, dan Perda  Perubahan Status Badan Hukum PD BPR menjadi PT BPR. Serta Perda pembebasan pajak dan retribusi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Iklan

Dari pantauan suarantb.com, meskipun Pansus menyetujui penetapan Raperda itu menjadi Perda, namun mereka memberikan catatan dan rekomendasi terkait beberapa hal yang dinilai kurang tepat pada usulan awal Raperda oleh pihak eksekutif.

Memang tidak ada catatan berarti dari beberapa rekomendasi yang diberikan masing-masing Pansus terhadap Raperda yang kemudian ditetapkan menjadi Perda tersebut. Masing-masing Pansus hanya memberikan koreksi dan rekomendasi yang sifatnya melengkapi yang pada tataran esensi tidak memberatkan pihak eksekutif.

Seperti yang disampaikan Jubir Pansus IV yang menangani Raperda Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, Ruslan Turmuzi.  Pansus menyatakan permintaannya agar pihak eksekutif lebih baik lagi dalam melakukan inventarisasi potensi pendapatan asli daerah guna mengoptimalisasi program-program agar sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

“Kami mengapresiasi Pemda dan Gubernur yang telah melakukan inventarisasi pada bangunan yang tidak fungsional, yang mangkrak. Tentunya bukan hanya itu yang harus dilakukan, tetapi dengan telah ditetapkannya peraturan daerah Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak tentunya akan berdampak pada pembiayaan program lainnya. Untuk itu, pansus IV meminta pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi potensi-potensi pendapatan asli daerah,” katanya.

Ia menilai, inventarisasi pemerintah pada bangunan-bangunan yang mangkrak, harus juga disertai dengan segera menginventarisir pos-pos PAD potensial. Hal tersebut dinilainya jauh lebih penting guna mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan dan perencanaan penggunaannya.

Catatan  dan rekomendasi yang disampaikan Jubir Pansus IV secara esensi hampir senada dengan yang disampaikan empat Pansus lainnya. Hal tersebut dibuktikan oleh tanggapan pihak eksekutif melalui Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si yang tidak menanggapi satu per satu catatan dan rekomendasi kelima Pansus tersebut. Melainkan menanggapi secara umum dengan menyatakan akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya catatan dan rekomendasi Pansus yang disebutnya telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya.

“Terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Pansus I, II, III dan IV yang telah memberikan berbagai masukan. Semua Pansus yang telah memberikan masukan dan saran, sehingga apa yang telah disampaikan akan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari eksekutif,” ujarnya.

Ia lantas memberikan apresiasi yang mendalam terkait ditetapkannya lima buah Raperda usulan Gubernur NTB sehingga menjadi Perda tersebut. Hal yang menurutnya penting dilakukan guna pembangunan NTB yang lebih baik kedepannya. “Kita harus berkomitmen untuk bersama-sama membangun daerah kita agar lebih baik kedepannya,” harapnya.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPRD NTB Jumat, 28 Oktober 2016, tadi malam selain membahas tiga agenda inti seperti mendengarkan laporan Pansus, Persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap lima buah Raperda yang disertai tanggapan akhir dari eksekutif. Hal lain yang dibahas adalah penentuan anggota Pansus PT Bank NTB dan Percepatan Pembangunan kawasan Mandalika Resort. (ast)