Lima Poin Temuan BPK Jadi Atensi Pemprov NTB

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB  2019. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan lima poin temuan yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, Rabu, 20 Mei lalu.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin mengatakan, Pemprov akan bekerja dengan kecepatan penuh untuk menindaklanjuti temuan-temuan atau rekomendasi BPK dalam LHP LKPD 2019. ‘’Begitu habis lebaran, minggu depan kita harus gaspol itu. Apa-apa yang menjadi temuan (BPK), harus kita tuntaskan,’’ kata Gita.

Iklan

Ia mengatakan, setiap LHP pasti ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan-perbaikan. Sehingga, mulai pekan ini akan dilihat apa saja permasalahan yang menjadi temuan BPK. Terutama yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan aset yang hampir setiap tahun menjadi temuan BPK.

‘’Jangan-jangan kasus yang lama dan itu kita tuntaskan. Kita lihat nanti, begitu masuk hari pertama besok (hari ini), kita langsung rapat bersama Inspektorat.’’.

Sekda mengatakan, dia akan mengumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya tugas untuk Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dalam tenggat 60 hari sejak LHP diterima, semua rekomendasi atas temuan BPK harus sudah tuntas ditindaklanjuti.

‘’Kita kumpulkan OPD-OPD mana yang punya tugas untuk RTL dan dalam tenggat waktu 60 hari harus tuntas. Skenarionya itu pengawalan Inspektorat,’’ tandasnya.

Dalam LHP atas LKPD 2019, BPK RI Perwakilan NTB masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov NTB. Antara lain, pengelolaan kas oleh bendahara pada Pemprov NTB belum tertib. Karena terdapat pajak belum dipungut, terlambat disetor dan belum disetor ke kas negara.

Selain itu, terdapat pembukaan rekening tidak berdasarkan keputusan kepala daerah dan rekening BOS belum memperoleh jasa giro. Untuk itu, Pemprov NTB agar lebih melakukan pengawasan atas rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB.

BPK juga menemukan permasalahan soal pengelolaan aset tetap Pemprov NTB tahun 2019 belum tertib. Karena  permasalahan LKPD tahun sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti, hibah aset belum terverifikasi, dan pencatalan aset secara gabungan. BPK meminta Pemprov NTB agar menginstruksikan pengurus barang untuk melaksanakan pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi  dan memberi label BMD (Barang Milik Daerah) secara tertib sesuai ketentuan.

BPK juga menemukan permasalahan soal kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai yang telah meninggal dunia, pindah ke instansi lain, telah pensiun, sedang menjalani hukuman disiplin dan sedang melaksanakan tugas belajar. Pemprov NTB diminta agar segera menginstruksikan bendahara pengeluaran menarik dan menyetor kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS.

Kemudian BPK juga menemukan belanja perjalanan dinas melebihi kelentuan. Jumlah orang dan jumlah hari serta tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban. Untuk itu, Pemprov diminta agar merumuskan konsep Surat Perintah Tugas mengikuti ketentuan yang ada dan agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan soal pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai kontrak. Diantaranya,  kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Terhadap temuan ini, Pemprov diminta agar segera menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih cermat serta mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke kas daerah kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional