Lima Ketua PAN Menolak Keputusan DPW NTB

(Dari kiri) Ketua DPD PAN Sumbawa, H. Burhanuddin Jafar Salam, Ketua DPD PAN Kota Mataram, Lalu M. Irwan, Ketua DPD PAN Lotim, Eva Zainora, Ketua DPD PAN Loteng, Lalu Teguh Juangsa Putra dan Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu, Yuliadin usai menyatakan penolakan terhadap keputusan DPW PAN NTB, Rabu, 26 Februari 2020. (Suara NTB/aan)

Mataram (Suara NTB) – DPW PAN NTB menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian lima Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PAN untuk menggantikan mereka. Keputusan ini sontak mendapatkan penolakan dari lima Ketua DPD tersebut.

Penolakan itu disampaikan dalam keterangan pers yang digelar di Mataram, Rabu (26/2). Mereka yang menyuarakan penolakan adalah Ketua DPD PAN Kota Mataram, Lalu M. Irwan, Ketua DPD PAN Sumbawa, H. Burhanuddin Jafar Salam, SH, MH, Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos, Ketua DPD PAN Lotim, Eva Zainora, SH, MH dan Ketua DPD PAN Loteng, Lalu Teguh Juangsa Putra, ST.

Iklan

Burhanuddin Jafar Salam yang akrab disapa BJS mengemukakan, keputusan menunjuk Plt ini lahir dari proses yang cacat prosedural. Ia menjelaskan, keputusan yang demikian, seharusnya diambil dalam mekanisme Rapat Pleno DPW yang diperluas. Sementara, berdasarkan informasi yang mereka terima, pengambilan keputusan ini hanya dihadiri oleh para pengurus harian DPW PAN NTB.

Hal lain yang menjadi alasan mereka adalah adanya larangan Ketua Umum PAN terpilih, Zulkifli Hasan. Menurut BJS, Zulkifli Hasan telah melarang adanya perombakan kepemimpinan pasca Kongres PAN. Arahan untuk tidak melakukan perombakan kepemimpinan PAN di daerah, dihajatkan untuk menjaga soliditas PAN pasca-kongres.

BJS menilai, adanya perbedaan pilihan dalam Kongres PAN baru-baru ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan pimpinan PAN selaku pemilik suara yang berbeda. Ia menegaskan, jika keputusan ini dipermanenkan, ini akan membawa dampak buruk bagi tradisi demokrasi di internal PAN.

Senada dengan BJS, Lalu M. Irwan menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh sejumlah upaya legal formal untuk menyikapi keputusan ini. Ia menegaskan, langkah ini akan dilakukan sembari tetap mempertahankan iklim di internal PAN tetap dalam suasana yang kondusif.

“Ini hanya untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi bahwa (langkah) ini tidak tepat. Agar oknum-oknum di DPW ini ditegur oleh Ketua Umum,” tegasnya.

Yuliadin menambahkan, PAN adalah partai politik yang menjadi lokomotif reformasi. Mekanisme demokrasi yang selama ini berjalan di internal PAN, menurutnya telah memberikan ruang bagi para anggota dan pengurusnya untuk memiliki pendapat dan sikap politik yang beragam. Termasuk, dalam konteks kongres PAN yang digelar baru-baru ini.

Untuk menyikapi adanya kader yang melakukan kesalahan, PAN juga memiliki mekanisme yang bertahap. Kesalahan harusnya diawali dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, sebelum diambil keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

“Kecuali misalnya kalau saya tertangkap KPK, itu bisa langsung diberhentikan,” ujarnya.

Teguh Juangsa menambahkan, sepanjang sejarah kongres PAN, baru kali ada keputusan pemberhentian pimpinan DPD PAN yang menyertai kongres PAN. “Dan satu-satunya di Indonesia yang seperti ini,” ujarnya.

Ia khawatir, jika diteruskan, keputusan ini bisa saja menimbulkan persepsi yang beragam. “Padahal, Ketum terpilih telah menegaskan tidak ada gerakan (seperti ini). Demi rekonsiliasi kader. Kalaupun beda pilihan di kongres, apa yang salah? Di AD/ART, masing-masing ketua DPD diberikan hak untuk memilih. Kita memilih tokoh-tokoh terbaik partai. Apa yang salah?” serunya.

Eva Zainora menilai, keputusan menunjuk Plt ini tidak memiliki landasan aturan di AD/ART PAN. Apalagi, ujarnya, lima ketua DPD ini adalah kader-kader partai yang telah dianggap sebagai kader terbaik, dan telah lama berkiprah di PAN.

“Apakah hanya karena perbedaan pilihan di kongres, itu alasan pemecatan kami. Itu kan tidak betul. Yang ingin kita benahi, ya cara-cara seperti ini,” ujarnya.

BJS menilai, jika diteruskan, keputusan menunjuk Plt ini bisa memengaruhi kesiapan PAN dalam menghadapi perhelatan Pilkada 2020. Empat dari lima Ketua DPD PAN yang diberhentikan, akan dibutuhkan untuk memberikan dukungan resmi saat pendaftaran di KPU nanti. “(Dukungan) jelas harus ketua definitif. KPU tidak menerima Plt,” tegasnya.

Yuliadin menambahkan, keputusan ini juga bisa membuat PAN berada dalam situasi tidak menguntungkan. “Di saat partai lain berkonsolidasi ke arah yang lebih baik, kita dihadapkan pada benturan di internal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, S.IP, yang dikonfirmasi terpisah belum merespon permintaan wawancara ataupun konfirmasi terkait penolakan ini. Saat dihubungi melalui ponsel, ia tidak memberikan respon. Upaya konfirmasi ke kantor DPW PAN NTB juga belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.

Wakil Ketua DPW PAN NTB, Syaiful Islam, menegaskan, pemberhentian lima Ketua DPD tersebut sudah sesuai kesepakatan. Menanggapi tudingan bahwa keputusan itu tidak sesuai prosedur, ia menegaskan hal itu merupakan reaksi yang lumrah. “Namanya orang yang salah pasti mengatakan seperti itu, pembelaan dirinya,” ujarnya.

Menurut Syaiful Islam, para Ketua DPD PAN yang diberhentikan itu sebelumnya telah menandatangani kesepakatan di atas materi akan mendukung Zulkifli Hasan di Kongres PAN.

“Kita kan ada rapat, DPW dan DPD NTB untuk mendukung Zulhas. Ada tanda tangan di atas materai. Di dalam poin itu mereka akan loyal kepada keputusan itu. Tapi di perjalanan mereka mengeluarkan rekomendasi lain untuk calon lain. Kan nggak boleh,” tegasnya. (aan)