Lima Kecamatan di Kabupaten Bima Zona Merah Covid-19

Warga di Kabupaten Bima antusias mengikuti vaksin di salahsatu Puskesmas di daerah setempat, belum lama ini.(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima mencatat, lima dari 18 Kecamatan di daerah setempat dilaporkan berstatus zona merah Covid-19.

“Lima dari 18 kecamatan di Kabupaten Bima masuk zona merah Covid-19,” kata Juru Bicara Tim Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, Rifai S. Sos MAP. Menurutnya, lima kecamatan tersebut antara lain Bolo, Palibelo, Sanggar, Langgudu, dan Sape. Sedangkan 13 Kecamatan sisanya, lanjut Rifai berstatus zona orange dan kuning.

Iklan

Dengan kondisi itu, Ia mengimbau warga tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu, mengikuti vaksinasi demi tercapainya kekebalan kelompok.

“Anjuran Pemerintah harus tetap dipatuhi agar pandemi cepat berakhir dan wilayah di Kabupaten Bima masuk zona hijau,” ujarnya.

Berdasarkan data Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima warga yang divaksinasi baru belasan persen. Rinciannya sosis pertama mencapai 28.310 atau 8,63 persen. Untuk vaksinasi dosis kedua mencapai 9.302 atau 2,84 persen.

Terpisah Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd mengakui sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bima berstatus zona merah serta belasan sisanya berstatus zona orange dan kuning. “Berdasarkan hasil laporan Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Bima ada lima Kecamatan yang berstatus zona merah Covid-19,” ujarnya.

Lebih lanjut Dahlan mengaku berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, ada beberapa faktor yang menyebabkan status tersebut, salahsatunya lonjakan kasus di wilayah setempat yang terus meningkat.

Dahlan menjelaskan, lonjakan kasus itu karena masih rendahnya warga yang menerapkan prokes covid-19, serta masih banyak warga banyak yang enggan menjalani vaksinasi. “Kesadaran warga mentaati prokes dan mengikuti vaksinasi masih rendah,” ujarnya.

Dahlan menyayangkan kondisi itu, padahal kunci untuk meminimalisir dan mencegah penularan Covid-19 yakni melaksanakan vaksin serta menerapkan prokes dengan ketat. “Untuk keluar dari pandemi ini kita harus tetap terapkan prokes dan mengikuti vaksin,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan vaksin agar berjalan lancar dan mencapai target, Dahlan menegaskan pihaknya mewajibkan warga yang mengurus administrasi pemerintah harus menyertakan kartu atau sertifikat vaksin.

“Sementara untuk ASN akan dikenakan sanksi jika enggan divaksin. ASN harus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan vaksin. Menjadi ujung tombak dan tidak menjadi penghambat,” pungkasnya. (uki)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional