Lima Kawasan di Mataram Kumuh Berat

Mataram (Suara NTB) – Pembahasan raperda Kota Mataram tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Rabu, 12 Oktober 2016 antara pansus dengan eksekutif menyepakati beberapa hal. Antara lain, keseriusan menangani kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tergambar dalam regulasi tersebut. Sebab, seperti disebutkan Kepala Bidang Perumahan Dinas PU Kota Mataram, Agus Supriyadi, di Mataram masih terdapat lima kawasan kumuh berat.

Lima kawasan kumuh berat itu, adalah Bintaro 15,04 hektar, Tanjung Karang Permai 28 hektar, Dasan Agung 34 hektar, Turida 20,29 hektar dan Bertais 25,86 hektar. Dikatakannya, Walikota Mataram telah menerbitkan SK permukiman kumuh sebanyak 805 titik. Namun oleh pemerintah pusat yang diakui hanya 303 titik Sehingga sisanya sebanyak 502 titik otomatis menjadi tanggung jawab Pemkot Mataram.

Sempat terjadi tawar menawar antara eksekutif dengan pansus, apakah luasan kawasan kumuh itu akan disebutkan dalam perda atau sebaliknya. ‘’Sebaiknya itu fleksibel saja,’’ pinta Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., MH., dalam rapat tersebut kemarin.

Menurut dia, kurang elok kalau Pemda mengatur pemerintah yang lebih tinggi. Dengan menyebutkan luasan yang menjadi tanggung jawab para pihak, secara hukum dianggap mengintervensi pemerintah pusat. Argumen itu sontak dibantah oleh kalangan Pansus. Sebab, sudah terbukti Kota Surakarta telah menerapkan Perda itu. Dimana perda itu sudah melalui evaluasi bertingkat, hingga ke kementerian. Artinya, kalau memang Perda itu dianggap melangkahi aturan yang lebih tinggi, tentu akan dicoret oleh kementerian.

‘’Nyatanya perda itu sudah berlaku dan tidak dicoret oleh pemerintah pusat,’’ tandas anggota Pansus permukiman kumuh, Herman, AMd. Politisi Gerindra ini menyatakan tidak setuju kalau itu tidak dibunyikan secara konkret. Sebab, aturan nya sudah jelas. Untuk penanganan kawasan kumuh dengan luasan di atas 15 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk luasan antara 10 – 15 hektar menjadi kewenangan provinsi dan untuk luasan di bawah 10 hektar menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

‘’Harus diperjelas supaya fix. Supaya jelas, siapa menangani apa agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penananganannya,’’ demikian Herman. Yang jelas, kata Ketua Pansus Permukiman Kumuh pada DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, komitmen Pemkot Mataram untuk mewujudkan program 100:0:100. Karena Mataram lebih banyak berada pada kondisi kumuh berat. ‘’Supaya tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih, ndak selesai-selesai,’’ ujarnya. (fit)