Lima CPMI Gagal Berangkat Dipastikan Jalani Tes Cepat

0
Abdul Syahid (suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, sudah mendengar kabar kepulangan 18 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB dari BLK LN Jakarta. Lima orang diantaranya merupakan CPMI yang gagal berangkat dari Dompu. Kendati sudah menjalani uji swab dan dinyatakan negatif Covid-19, mereka dipastikan tetap akan menjalani tes cepat. Demikian ditegaskan Kadisnakertrans Dompu, Abdul Syahid, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Rabu, 13 Mei 2020.

Ia menyampaikan, kabar kepulangan mereka diperoleh dari PT. Binhasan Maju Sejahtera selaku PJTKI yang sedianya akan menfasilitasi keberangkatan keluar negeri. Pun telah dibenarkan pihak UPT BP2MI wilayah Mataram.

Informasi itu kemudian dilanjutkannya ke Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten. Hingga akhir diputuskan mereka tetap akan menjalani rapid tes atau tes cepat. “Walaupun hasil swab menyatakan negatif, kita harus tetap mengikuti protokol penanganan kasus Covid-19. Karena mereka ini datang dari daerah zona merah, artinya tetap dilakukan rapid tes,” ungkapnya.

Pengambilan sampel darah dan serum terhadap CPMI dimaksud penting dilakukan karena tak menutup kemungkinan mereka terpapar saat dalam perjalanan pulang. Sehingga potensial menjadi sumber penularan baru di wilayah ini.

Informasinya, kelima CPMI sudah tiba di Mataram dan akan melanjutkan perjalanan ke daerah. Hanya saja, jadwal pemberangkatan masih belum diperoleh. “Sekarang sudah di Mataram, kemungkinan mereka ganti kendaraan khusus Bima-Mataram atau Dompu-Mataram,” jelasnya.

Kelima CPMI yang batal berangkat dan akhirnya dipulangkan perusahaan jasa tenaga kerja ini, diantaranya Hilmiati Asal Desa Nusajaya Kecamatan Manggelewa. Sika Prastika dari Desa Bara, Nurhayati dan Sri Astuti dari Desa Rababaka Kecamatan Woja. Kemudian Sinta Bela dari Desa Mbawi Kecamatan Dompu.

Terhadap mereka, tambah Abdul Syahid, disamping menjadi tanggung tim gugus tugas untuk pendeteksian awal. Pemerintah Desa/Kelurahan pun diharap proaktif mengontrol jika diharuskan untuk isolasi mendiri di rumah. “Orang-orang ini nanti kita minta diawasi juga oleh tim di desa dan kelurahan,” pungkasnya. (jun)