Lima Bulan, 1.304 Izin Investasi Terbit di NTB

Mataram (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB telah menerbitkan sebanyak 1.304 jumlah izin investasi di berbagai sektor sepanjang Januari hingga Mei 2017. Jumlah yang diterbitkan ini tak kalah progresif dari jumlah izin yang diterbitkan pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut keterangan Kepala DPM-PTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si, banyaknya izin yang diterbitkan itu untuk mempercepat invetasi berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Meski demikian, penerbitan izin tak dilakukan serampangan.

Iklan

Seperti diketahui, Pemprov NTB melalui DPM-PTSP memberikan kemudahan perizinan kepada para investor. Izin-izin diterbitkan hanya hitungan jam, atau jika dianalogikan, tak perlu menghabiskan dua batang rokok untuk menunggu izin terbit. Selama berkas yang diajukan sudah lengkap.

“Sepanjang sudah memenuhi SOP, tiga jam sudah terbit. Tanpa dipungut sepeserpun biaya. Yang kita kedepankan adakan berkualitas, cepat, tepat dan murah,” demikian Mantan Asisten II Setda Provinsi NTB ini di temui di ruang kerjanya, Senin, 5 Juni 2017 kemarin.

Proses penerbitan izin dikecualikan bagi izin-izin yang sifatnya sangat teknis dan harus dilakukan koordinasi dengan dinas dan instansi lainnya.

Paling lambat, izin diterbitkan 30 hari setelah diajukan. Acuannya adalah Peraturan Gubernur NTB Nomor 8 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan, jangka waktu penerbitan izin/rekomendasi paling lambat 30 hari kerja.

“Misalnya izin-izin pemanfaatan hutan, izin pertambangan. Tidak bias cepat, karena harus dilakukan koordinasi dengan dinas yang membidanginya untuk memastikan lokasi izin tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari,” kata L. Gita.

Kepala dinas merinci, sebanyak 1.304 izin yang sudah diterbikan tersebut di antaranya 892 untuk izin di sektor pertanian. 1 izin untuk Koperasi dan UMKM, 7 izin berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Selanjutnya 265 izin yang berhubungan langsung dengan kelautan perikanan. 12 izin kehutanan, 112 izin energi sumber daya mineral, 7 izin perhubungan, 4 izin kesehatan, dan 4 izin perencanaan pembangunan daerah. Untuk izin-izin pertambangan ini misalnya galian C, dan untuk izin kelautan perikananan yang paling banyak diterbitkan adalah izin tangkap kapal-kapal dari luar daerah yang masuk ke perairan NTB.

Izin-izin tersebut diterbitkan pada Januari 2017 hingga Mei 2017 ini. Realisasi investasinya dicatat sebesar Rp 2,1 triliun lebih khusus untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp 406,4 miliar lebih untuk Penamanan Modal Asing (PMA).

Untuk PMDN, sebaran realisasi investasinya masing-masing senilai Rp 62,2 miliar lebih di Kota Mataram, Rp 722,6 miliar lebih di Lombok Barat, Rp 3,9 miliar lebih di Lombok Tengah, Rp 1,4 trilun lebih di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sementara sebaran realisasi investasi untuk PMA Rp 417,6 juta lebih di Mataram, Rp 127,7 miliar lebih di Lombok Utara, Rp 59, 6 miliar lebih di Lombok Barat, Rp 87, 3 miliar lebih di Lombok Tengah, Rp 61,4 miliar lebih di Lombok Timur, Rp 19,9 miliar lebih di Sumbawa Barat, Rp 43, 2 miliar lebih di Kabupaten Sumbawa, Rp 1,4 miliar lebih di Kabupaten Dompu, dan Rp 4,9 miliar lebih di Kota Bima.

“Kami juga menerbitkan rekomendasi sebanyak 25 rekomendasi. 20 untuk rekomendasi energy dan sumber daya mineral,  3 rekomendasi untuk kesehatan, dan 2 rekomendasi untuk kesehatan. Rekomendasi ini dijadikan rujukan untuk mendapatkan izin-izin ditingkat pusat,” demikian L. Gita Ariyadi. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional