Libur Covid, LPA Deteksi Banyak Siswa Sekolah Menikah

Ilustrasi Menikah. (Sumber : Pixabay)

Tanjung (Suara NTB) – Libur panjang selama Covid-19 membuat siswa sekolah vakum dari aktivitas pendidikan. Dampak kelonggaran waktu yang cukup lama, membuat puluhan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA memilih menikah di usia dini.

Kondisi itu ditemukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Utara. Dari deteksi yang dilakukan, LPA mencatat 60 kasus anak usia sekolah yang menikah selama libur Covid.

Iklan

“Ada sekitar 60 kasus pernikahan anak siswa sekolah yang menikah usia dini. Didominasi oleh siswa-siswi setingkat SMP dan SMA,” ujar Ketua LPA KLU, Bagiarti, SH., Rabu, 9 September 2020.

Bagiarti yang juga Anggota Komisi I DPRD KLU itu mengatakan, dari 60 kasus, sekitar 45 persen dapat digagalkan. Selebihnya, memilih untuk melanjutkan menikah dengan permohonan dispensasi dalam bentuk melanjutkan sekolah setelah menikah atau ikut program paket B dan paket C.

Menurut Bagiarti, jumlah pernikahan siswa sekolah itu merata di tiap Kecamatan dari Pemenang sampai Bayan. Paling banyak di Kecamatan Kayangan dengan 30 kasus, Bayan 25 kasus dan 5 kasus ada di 3 kecamatan, yakni Gangga, Tanjung dan Pemenang.

Dari angka itu, LPA memastikan belum seluruh siswa terdata menikah usia dini di masa pandemi. Pihaknya mensinyalir, jumlah kasus nikah dini di usia sekolah ini mencapai di angka 100 bahkan lebih.

“Atas nama LPA, kami berharap kepada pemerintah baik provinsi dan kabupaten untuk mencari solusi terbaik. Apakah menerbitkan Perda atau regulasi lain yang dapat mencegah,” sebutnya.

Pihaknya juga berharap, agar instansi pengelola lembaga pendidikan tingkat provinsi dan Kabupaten mulai mencari cara agar aktivitas pendidikan dapat menyibukkan siswa. Sebab dengan libur terlalu lama, dikhawatirkan membuat siswa lebih condong berpikir untuk meninggalkan bangku sekolah.

Terpisah, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., tak membantah fenomena itu. Ia bahkan menyuarakan langsung persoalan itu saat pertemuan APKASI di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Saya meminta langsung kepada Pak Menteri Pendidikan untuk segera mengaktifkan kembali proses belajar-mengajar. Umpamanya membagi dua metode belajar secara absensi, entah absen ganjil itu masuk pagi dan absen genap masuk siang,” usulnya.

Bisa pula, sambung Najmul, siswa masuk sekolah dibagi per kelas. Misalnya, 3 kelas tingkat SD diatur masuk pagi dan sore. Begitu pula di tingkat SMP dan SMA. Pembagian itu mutlak karena SOP Covid mengatur pembatasan kuota ruangan sebesar 50 persen dari kapasitas awal.

“Bagaimana caranya tentu Pak Menteri lebih berwenang. Kami juga berharap, anak-anak sekolah diberi tambahan fasilitas seperti masker (face shield),” imbuhnya.

Pemda KLU sendiri, mengimbau pihak sekolah pada virtual meeting agar menghambat nikah dini kalangan siswa. Sebisa mungkin, sekolah juga memberi kesibukan kepada siswanya meskipun pembelajaran dilakukan melalui daring (dalam jaringan). (ari)