LHP Kasus Bawang Dianalisa

Widy Saputra (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik menelaah indikasi korupsi berujung kerugian negara pada proyek pengadaan bibit bawang di Kabupaten Bima tahun 2016. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI belum ditindaklanuti pengembalian temuan. Penyidik masuk menelaah indikasi perbuatan pidana korupsinya.

“Hasil audit nyatakan tidak dikembalikan berarti negara rugi, keterangan itu nanti jadi dasar proses pendalaman lebih lanjut,” tegas Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Widy Saputra, akhir pekan lalu.

Iklan

LHP Itjen Kementan RI sudah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Bima. LHP yang diserahkan pada Oktober 2017 itu belum ditindaklanjuti temuan indikasi kerugian negaranya. Auditor menyerahkan penanganan ke Polda NTB. Dalam LHP tersebut, temuan kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar.

“Kita bicara hitam di atas putih. LHP-nya dulu belum kita terima. Kalau sudah kita terima, otomatis itu bisa jadi bahan pertimbangan penyidik. Ini yang dibunyikan kan kerugian negaranya,” terangnya.

Dalam kasus itu, sebanyak 23 kelompok tani di 13 kecamatan diklarifikasi. Klarifikasi itu terkait pembagian bibit disesuaikan dengan pengajuan calon penerima calon lokasi (CPCL).

Polda NTB menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016. Kerugian negara diduga mencapai Rp2,53 miliar dari total anggaran Rp40 miliar.

Pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Kabupaten Bima dibiayai APBN dengan penyaluran dua tahap. Pengadaan tahap pertama dengan pagu anggaran Rp26,06 miliar dimenangi PT LB dengan kontrak RP24,34 miliar. Sementara pada tahap kedua, PT QPI menyalurkan bibit dengan kontrak Rp16,11 miliar dari pagu anggaran Rp16,17 miliar. (why)