LHKPN Cagub/Cawagub, Ali BD – Gede Sakti Paling Tajir

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan KPU Provinsi NTB, menggelar kegiatan deklarasi serentak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah  Provinsi NTB dan tiga kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak 2018, Kamis, 3 Mei 2018 di Mataram.

Kegiatan deklarasi LHKPN tersebut, dihadiri seluruh calon kepala daerah, yakni 4 paslon Pilkada NTB, 3 Paslon pilkada Kota Bima, 3 Paslon Pilkada Lombok Barat dan 4 Paslon Pilkada Lombok Timur.

Iklan

Berdasarkan data LHKPN yang masuk ke KPK, per Bulan Januari 2018, dari 4 pasangan cagub dan cawagub NTB. Pasangan nomor urut 4, H. Moch. Ali BD – HL. Gede Sakti, menjadi paslon paling tajir, dengan total kekayaan masing-masing, Rp 14,1 miliar lebih, dan Rp 93,3 miliar lebih.

Calon Gubernur terkaya nomor dua, yakni calon nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah, dengan total kekayaan Rp 5,4 miliar lebih. Kemudian disusul kemudian oleh calon nomor urut 1, H. M. Shaili FT, dengan total kekayaan Rp 2,7 miliar lebih, dan terakhir dengan harta kekayaan paling sedikit, yakni calon nomor urut 2, H. Ahyar Abduh, dengan total kekayaan Rp 2,5 miliar lebih.

Untuk calon Wakil Gubernur, terkaya setelah Gede Sakti, yakni Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dengan total kekayaan Rp 25,7 miliar lebih, disusul oleh H. Mori Hanafi dengan total kekayaan Rp 3,8 miliar. Terakhir Calon Wakil Gubernur dengan kekayaan paling sedikit adalah H. Moh. Amin dengan total kekayaan Rp 1,6 miliar lebih.

Dalam deklarasi LHKPN tersebut, paslon langsung mengumumkan sendiri secara serentak total harta kekayaannya masing-masing.

Direktur penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK, Wawan Wardiana, dalam keterangan persnya menyampaikan, deklarasi LHKPN para kandidat calon kepala daerah tersebut bertujuan sebagai sarana pengendalian internal. Sebab setiap perubahan harta kekayaan para calon tersebut, dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wawan menyampaikan harapan agar masyarakat turut berpartisipasi aktif untuk memantau ketaatan dan kejujuran para calon dalam mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki.

“Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika menemukan adanya harta para calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Lewat pengumuman LHKPN tersebut, Wawan menyebutkan masyarakat bisa menilai kejujuran dari masing-masing calon dengan cara menelaah harta kekayaan yang sudah dilaporkan dalam LHKPN. (ndi)