Lewat Radio, Bappeda Jawab Pertanyaan Masyarakat Soal DBHCHT

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain mewakili Kepala Bappeda Provinsi NTB, H. Iswandi saat talkshow interaktif terkait Optimalisasi DBHCHT di NTB, melalui Radio Global FM Lombok, 96,7 FM.(Suara NTB/alfan)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pertanyaan dilontarkan masyarakat kepada Bappeda NTB  sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pertanyaan sifatnya mendasar itu karena masyarakat masih minim pemahaman soal dana hasil cukai dimaksud.

Pertanyaan itu terungkap dalam sosialisasi digelar Bappeda NTB melalui Radio Global FM Lombok, 96,7 FM, Jumat, 19 November 2021. Dalam kegiatan ini, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si diwakili oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si.

Iklan

Edi, warga Lombok Timur menanyakan penggunaan dana Rp 329 miliar yang merupakan transfer pusat. “Uang sebanyak itu, apakah dikembalikan ke masyarakat?,” tanya Edi.

Mengawali penjelasannya, Iskandar menyebut dana sebesar Rp 329 miliar  karena  NTB adalah nomor empat terbesar setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah,  daerah penghasil tembakau.

Kemudian dana transfer itu dibagi persentasenya untuk pemanfaatan diantaranya,  pemberdayaan kepada daerah daerah penghasil tembakau.

“Diberikan kepada kelompok kelompok tani dan peternakan. Seperti di peternakan, ada unit pengelolah pupuk organik di daerah penghasil tembakau. Atau dalam bantuk sanitasi, kandang dan instalasinya,,” papar Iskandar.

Dana transfer juga didistribusikan pada bidang sosial. Peruntukannya  kepada masyarakat dan petani petani di daerah daerah penghasil tembakau. “Seperti pelatihan pelatihan yang dilaksanakan petani, kelompok tani dan buruh buruh pabrik rokok,” jelasnya.

Sasaran itu sejalan dengan misi PMK 206. Bahwa pelatihan berguna untuk tingkatkan kapasitas petani, pekerja maupun kelompok tani yang sudah terbentuk.

“Jadi banyak sekali kegiatan yang dikembalikan ke masyarakat yang ada di daerah penghasil tembakau. Itu dikembalikan lagi kepada mereka,” paparnya.

Selain peningkatan mutu, dana transfer juga dikembalikan pada bidang pengembangan sarana dan prasarana. Seperti pembuatan embung untuk daerah daerah yang lahannya menghasilkan tembakau. Sarana irigasi untuk melancarkan proses pengairan tanaman tembakau. Dua hal ini  ditekankan untuk meningkatkan indeks produksi pertanian tembakau dari level petani.

Pertanyaan lain dari Andri,  terkait kesamaan Pajak dengan Cukai Tembakau. Menurutnya ada kesamaan meski skemanya berbeda. DBHCHT adalah transfer dari daerah penghasil tembakau  atau dalam hal ini Provinsi NTB sebagai daerah penghasil tembakau berhak menerima timbal balik dari berupa dana transfer.

“Tentu saja, kriteria kriteria harus dipenuhi oleh daerah. Seperti yang saya jelaskan tadi, seberapa besar persentase daerah itu sebagai penyumbang produk tembakau dan seberapa besar menyumbang dalam bentuk cukai,” urainya.

Sehingga begitu panjang perjalanan mendapatkan Cukai Tembakau sampai dengan realisasi, diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik sampai di tingkat pemerintah kabupaten dan kota.

Pada kesempatan itu ia sekaligus mengimbau kepada Pemda Kabupaten dan Kota agar meningkatkan produksi tembakau karena akan linier dengan besarnya dana transfer diterima.

Dalam interaktif itu juga berlangsung dialog dan lontaran pertanyaan dari presenter.  Pertanyaan terkait ragam manfaat untuk masyarakat di berbagai bidang. “Kalau manfaat sedemikian besar dirasakan, apa saja terobosan yang harus dilakukan daerah?,” tanya  presenter Global FM Lombok, Kikan.

Dijelaskan Iskandar, untuk tingkatkan cukai  dan produksi tembakau, ada dua hal yang perlu dilaksanakan di daerah.

Pertama peningkatan produksi petani tembakau, pengembangan lahan, antisipasi gagal panen dan kurangnya produksi. “Kalau produksi meningkat,  nanti laporan Distan Kabupaten dan Kota ke Kementan. Dari Kementan akan sampaikan ke DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan). Nah, dari  ini akan diimbangin dengan transfer,” urainya lagi.

Sehingga sekali lagi ditekankannya, dari hasil cukai dan produksi tembakau diharapkan terus meningkat. Penekanan itu disampaikan kepada semua daerah di NTB, lebih khusus penghasil cukai dan tembakau. “Syukur syukur bisa dua duanya, penghasil cukai sekaligus tembakau,” pungkasnya. (r)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional