Lelang Tiga Jabatan Eselon II, Gubernur Minta Persetujuan Mendagri

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersurat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan lelang tiga jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang lowong pascamutasi beberapa waktu lalu. Gubernur menyurati Mendagri untuk meminta persetujuan untuk melakukan lelang tiga JPTP tersebut.

“Kita akan berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri nanti Senin. Karena baru turun dari pak Gubernur,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB usai salat Hari Raya Idul Adha di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Jumat, 1 September 2017.

Iklan

Sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Negara (KASN), Pemprov diminta berkoordinasi dengan Kemendagri. Pasalnya, NTB merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2018 mendatang.

“Kalau KASN sudah menyetujui pembentukan Pansel. Karena kita merupakan daerah yang akan Pilkada, sesuai aturan harus bersurat ke Kemendagri,” katanya.

Fathurahman mengatakan perlu ada persetujuan Mendagri sebelum Pemprov membuka lelang jabatan eselon II tersebut. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2010. Apakah Pemprov kemungkinan tak akan diperbolehkan melakukan mutasi lagi? Fathurahman menjelaskan apa yang akan dilakukan hanya untuk mengisi jabatan yang lowong.

“Karena kita mengisi yang lowong maka bisa, sesuai kebutuhan. Termasuk nanti substansinya dalam surat itu,” terangnya.

Jabatan yang akan dilakukan lelang terbuka sebanyak tiga eselon II. Yakni Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik.

“Dua jabatan yang lowong sudah dilakukan penunjukan Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip yakni Sekretarisnya, pak Supratman. Biro Ekonomi pak Asisten II,” tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional