Lelang Proyek Harus Tuntas Juli, Pemprov Siapkan Instruksi Gubernur Cegah Realisasi Anggaran Numpuk Akhir Tahun

Sadimin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan instruksi gubernur untuk percepatan realisasi anggaran 2021 mendatang. Dengan instruksi gubernur tersebut, lelang proyek harus tuntas maksimal bulan Juli,  untuk mencegah realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

‘’Kita buatkan Instruksi Gubernur. Yang kemarin kita buatkan instruksi gubernur juga, ini juga kita buatkan nanti untuk percepatan penyerapan anggaran, percepatan lelang. Sekarang sudah bisa diajukan lelang dini,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 3 Desember 2020.

Sadimin mengatakan, rata-rata lelang proyek APBD murni 2020 sudah tuntas Juli lalu. Namun, belasan paket proyek percepatan jalan tahun jamak dengan pagu Rp750 miliar yang masih dalam proses lelang saat ini.

Ditargetkan, 16 paket proyek percepatan jalan selesai lelang pada Desember ini. Sedangkan pengerjaan fisiknya akan dilaksanakan selama dua tahun, yaitu 2021 dan 2022.

Selain lelang proyek percepatan jalan, ada juga beberapa proyek dalam APBD Perubahan 2020 yang masih dilelang, seperti proyek STIPark. ‘’Kalau yang lain-lain sudah maju semua,’’ ucapnya.

Sadimin menjelaskan, penyebab lambatnya penyelesaian lelang. Kadang karena lokasi proyek yang berubah dan adanya regulasi dari pusat. Dalam proyek APBD sering terjadi, lelang perencanaan dan lelang konstruksi pada satu tahun anggaran. Sehingga pelaksanaan lelang konstruksi menunggu selesainya lelang perencanaan.

‘’Kalau sistem APBN, yang sudah siap perencanaannya baru dianggarkan uang untuk konstruksinya,’’ katanya.

Selain itu, lambatnya lelang proyek juga akibat pengaruh Covid-19. Karena dalam pelaksanaan suatu proyek, harus ada surat persediaan dana (SPD) dari BPKAD terlebih dahulu, sehingga berani untuk dilakukan lelang.

Karena, akibat seretnya dana transfer dari pusat dan berkurangnya penerimaan asli daerah (PAD). ‘’Kalau mau dilaksanakan (proyek)  harus pakai SPD dulu. Baru bisa dilaksanakan. Harus ada SPD dari BPKAD,’’ ucapnya.

Sadimin menjelaskan, dalam realisasi anggaran, Pemprov sudah membuat target per triwulan. Sebesar 20 persen di triwulan I, 30 persen di triwulan II, 30 persen di triwulan III dan 20 persen triwulan IV.

Untuk mempercepat lelang proyek, perencanaan harus benar-benar matang. Sehingga tidak terjadi revisi di tengah jalan. ‘’Makanya kita buatkan instruksi gubernur. Drafnya sudah ada. Sudah masuk ke Biro Hukum,’’ terang Sadimin.

Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB sampai 3 Desember 2020, realisasi keuangan dan fisik masih minus 18,94 persen dan minus 23,19 persen. Dengan APBD NTB 2020 senilai Rp5,478 triliun lebih, Pemprov menargetkan realisasi keuangan dan fisik sampai 31 Desember sebesar 97 persen dan 100 persen. Sedangkan, realisasi keuangan sampai 3 Desember baru mencapai 78,06 persen. Sedangkan realisasi fisik sebesar 76,81 persen. (nas)