Lelang DAK Fisik Dihentikan, Kecuali untuk Kesehatan dan Pendidikan

Syarwan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyurati seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020. Lewat surat No.S-247/MK.07/2020 yang bersifat sangat segera tersebut, Menkeu meminta penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik 2020 kecuali untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, pagu DAK Fisik yang diperoleh Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2,054 triliun. Untuk DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan pagunya sebesar Rp1,122 triliun lebih. Sehingga, DAK Fisik yang berpotensi tidak dicairkan tahun ini di luar bidang kesehatan dan pendidikan sekitar Rp932 miliar.

Iklan

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 29 Maret 2020 membenarkan adanya kebijakan penghentian pelelangan atau proses pengadaan barang /jasa DAK Fisik 2020 kecuali bidang kesehatan dan pendidikan.

Ia mengatakan, dampak dari wabah virus Corona (Covid-19), Pemerintah Pusat memfokuskan  DAK Fisik 2020 untuk bidang kesehatan dan pendidikan.

‘’Dampak dari Covid-19, sekarang difokuskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk saat ini (DAK Fisik)  yang bisa dicairkan hanya bidang kesehatan dan pendidikan,’’ kata Syarwan.

Dalam surat Menkeu yang ditujukan ke seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, dijelaskan pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan, yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya.

Untuk subbidang gedung olahraga dan subbidang perpustakaan daerah pada DAK Fisik bidang pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa dilakukan sejak ditetapkannya surat tersebut pada 27 Maret lalu.

Berdasarkan data DJPB NTB, pagu DAK Fisik 2020 untuk wilayah NTB sebesar Rp2,054 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB sebesar Rp416,72 miliar, Bima Rp215,30 miliar, Dompu Rp120,21 miliar, Lombok Barat Rp213,06 miliar dan Lombok Tengah Rp275,89 miliar. Selanjutnya, Lombok Timur Rp212,88 miliar, Sumbawa Rp209,17 miliar, Kota Mataram Rp73,70 miliar, Kota Bima Rp91,68 miliar, Sumbawa Barat Rp88,17 miliar dan Lombok Utara Rp137,19 miliar.

Pagu DAK Fisik sebesar Rp2,054 triliun tersebut terdiri dari tiga jenis, yakni DAK Fisik reguler, DAK Fisik penugasan dan DAK Fisik afirmasi. Untuk DAK Fisik reguler jumlahnya sebesar Rp1,114 triliun. Terdiri dari bidang pendidikan Rp374,19 miliar, bidang kesehatan dan KB Rp460,55 miliar. Bidang sosial Rp17,25 miliar, bidang air minum Rp15,03 miliar, bidang sanitasi Rp26,73 miliar. Perumahan dan permukiman Rp6,38 miliar dan jalan Rp214,76 miliar.

Kemudian DAK Fisik penugasan untuk bidang pendidikan sebesar Rp86,06 miliar, kesehatan dan KB Rp74,44 miliar, air minum Rp22,84 miliar. Sanitasi Rp47,80 miliar, irigasi Rp73,73 miliar, pertanian Rp57,79 miliar, pasar Rp22,40 miliar. Industri kecil dan menengah Rp26,52 miliar, kelautan dan perikanan Rp36,12 miliar, pariwisata Rp42,91 miliar. Lingkungan hidup dan kehutanan Rp1,003 miliar dan jalan Rp91,31 miliar.

Selanjutnya untuk DAK Fisik Afirmasi bidang perumahan dan permukiman Rp53,17 miliar, pendidikan Rp12,30 miliar, kesehatan Rp115,44 miliar. Air minum Rp47,58 miliar, sanitasi Rp51,44 miliar, dan transportasi pedesaan Rp76,16 miliar.

Mengacu pada surat Menkeu tersebut, total jumlah DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan yang tidak kena penghentian proses pengadaan barang/jasa sekitar Rp1,122 triliun. Sehingga sekitar Rp932 miliar DAK Fisik di NTB berpotensi tak dicairkan tahun ini karena kena imbas penghentian proses pengadaan barang/jasanya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional