Legislator NTB, SJP Kritisi Kebijakan Larangan Mudik 2021

Suryadi Jaya Purnama (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Satgas Covid-19 melarang kegiatan mudik. Dimulai sejak tanggal, 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut mendapatkan perhatian sekaligus kritikan dari Anggota DPR RI Dapil NTB II, H. Suryadi Jaya Purnama (SJP). Senin, 26 April 2021. Dia mengatakan, aturan soal mudik yang direvisi berkali-kali menandakan pemerintah kurang matang dalam melakukan perencanaan.

Iklan

Anggota Komisi V DPR RI asal NTB ini menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini sama dan berulang seperti tahun lalu.

“Kita tidak menyalahkan keinginan dan tujuan baik pemerintah dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Bahkan kita dukung. Saya kira, ini mulia. Tapi yang sering jadi masalah adalah kebijakan yang berubah-ubah, termasuk dalam soal kebijakan pencegahan penularan Covid-19 dengan melakukan adendum terhadap surat edaran Satgas Covid-19,” ungkap H. Suryadi Jaya Purnama.

Ia menambahkan, sejak awal sudah mengingatkan pemerintah agar dalam pembuatan perencanaan kebijakan soal mudik tahun 2021 dibuat dengan kajian mendalam. Biar nanti tak terjadi perdebatan di masyarakat. Akhirnya sekarang terbukti, di revisi lagi dengan dalih pengetatan.

“Kita menyayangkan sikap pemerintah saat ini, yang mengambil kebijakan pelarang mudik 2021 tanpa perencanaan yang mendalam dengan pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya,” tambah politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia berharap, agar pemerintah pusat membuat perencanaan yang mendalam soal aturan dan kebijakan larang mudik 2021, dan konsisten terhadap apa yang dikerjakan dan kebijakan yang diambil termasuk dalam soal pencegahan Covid-19 dan aturan pelarangan mudik tahun ini. Harapnya. (r)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional