Legislatif Dukung Konversi Jamkrida NTB ke Syariah

Yek Agil

Mataram (Suara NTB) – Usulan eksekutif untuk mengonversi PT. Jamkrida NTB Bersaing, dari konvensional ke syariah penuh nampaknya mendapat lampu hijau dari legislatif. Kecenderungannya sangat mendukung, bahkan mempercepat penyelesaian Raperdanya.

Konversi PT. Jamkrida NTB dari konvensional ke syariah penuh dianggap oleh eksekutif sebagai pilihan yang sangat rasional. Dengan demikian, Jamkrida NTB dapat kembali menjaminkan kredit-kredit yang disalurkan oleh PT. Bank NTB Syariah. Sehingga keuntungan penjaminan dapat tertahan di daerah, dapat dinikmati daerah, dan tidak menguap begitu saja melalui perusahaan penjaminan kredit nasional lainnya.

Iklan

Eksekutif diketahui belakangan sangat intens berkoordinasi dengan legislatif di Udayana. Pun komunikasi yang dilakukan Direktur Utama Jamkrida NTB, Lalu Taufik Mulyajati juga gencar melakukan roadshow ke seluruh stakeholders.

Semangat tersebut disambut baik oleh Pansus IV Raperda Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda. Ketua Pansusnya, Yek Agil kepada Suara NTB di Mataram, Kamis, 8 Oktober 2021 menjelaskan, Raperdanya masih dalam proses.

Pada umumnya anggota Pansus memahami alasan-alasan substantif kenapa perlu  PT Jamkrida NTB Bersaing dikonversi menjadi PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda. Menurut Anggota Komisi II DPRD NTB ini, ada beberapa anggota yang  setelah mendengar penjelasan eksekutif terkait pentingnya konversi ini, mewacanakan tidak konversi. Tetapi membentuk semacam Unit usaha syariah (UUS) di PT. Jamkkrida NTB Bersaing, supaya tidak kehilangan pasar.

“Agar BPR milik swasta dan BPR NTB  konvensional yang sudah menjadi mitra PT. Jamkrida NTB selama ini dan belum mengikuti sistem syariah, masih bisa di layani. Sebab kalau di konversi ke syariah, otomatis Jamkrida hanya memberikan penjaminan kepada lembaga keuangan syariah lainnya. Tidak bisa masuk di pasar konvensional,” ujarnya.

Namun pilihan untuk membentuk UUS ini, lanjut Yek Agil, konsekuensinya adalah harus ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp15 miliar. Sementara saat ini, kondisi fiscal daerah tidak memungkinkan untuk penambahan penyertaan modal.

Saat ini, lanjut Yek Agil, Rapeda Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda sedang dalam tahap pengkajian oleh Pansus atas usulan konversi.

“Sebagian anggota besar Pansus sudah memahami kenapa harus dikonversi. Walaupun masih proses, kalau sekiranya berat membentuk UUS dengan harus penyertaan modal sebesar Rp15 miliar dan belum lagi biaya – biaya operasional lainnya. Kalau di konversi tidak perlu ada penyertaan modal dan bisa langsung bermigrasi dari konvensional ke syariah penuh,” imbuhnya.

Mempertimbangkan hal tersebut, nampaknya, kata Yek Agil sebagian besar anggota sudah memahami dan condong untuk konversi ke syariah. Karena daerah tak perlu menyediakan dana – dana tambahan. Tinggal mengikuti masa sidang ke III sekitar akhir Oktober 2021 ini selanjutnya untuk diparipurnakan.

Ia juga mengharapkan konversi ini segera telaksana sehingga Jamkrida NTB lebih cepat memberikan penjaminan kredit kepada masyarakat NTB (UMKM) dan koperasi. Jika konversi dilakukan, ditambahkan, potensi penambahan PAD yang lebih besar. Sebab pasar penjaminan terbesar Jamkrida adalah di Bank NTB Syariah.

“Kalau sudah sama – sama syariah, Jamkrida dan Bank NTB Syariah PAD kita bisa meningkat dan mau tidak mau adalah keniscayaan dilakukan konversi (Jamkrida NTB) ke syariah,’’ demikian Yek Agil.(bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional