Layani Izin Usaha di Lahan Milik Pemprov, Disnaker PTMPTSP KLU Buka Outlet di Trawangan

Bangunan usaha yang masih tetap beroperasi di Gili Trawangan, termasuk berada di atas lahan milik Pemprov NTB. Sejumlah wisatawan mancanegara juga terlihat menikmati pesona objek wisata yang ada di Gili Trawangan. Disnaker PMPTSP KLU outlet pelayanan perizinan bagi warga yang berusaha atas lahan milik Pemprov untuk memudahkan pelayanan. (Suara NTB/ham)

DINAS Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), akan membuka outlet pelayanan perizinan bagi warga yang berusaha di eks lahan GTI. Terhadap fasilitasi pelayanan tersebut, Disnaker tengah berkoordinasi dengan Pemprov NTB selaku pemilik aset, serta warga selaku pengguna aset.

Kepala Disnaker, PMPTSP KLU, Denda Dewi Tresna Budiastuti, SE., membenarkan akan dibukanya layanan izin di Gili Trawangan. Langkah ini untuk memudahkan warga agar tidak mengeluarkan banyak biaya, waktu dan tenaga untuk menyeberang ke darat dari Gili Trawangan.

Iklan

“Betul, ini sebagai salah satu upaya percepatan dan jemput bola pelayanan perizinan. Terkait eks Gili Trawangan Indah (GTI) rencana untuk pembuatan perizinan usahanya, NIBĀ  (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS,” ucap Denda Dewi, Minggu, 23 Januari 2022.

Ia menjelaskan, percepatan kepengurusan legalitas berusaha akan mendukung percepatan pembangunan khususnya industri pariwisata. Denda pun menekankan kepada jajarannya, agar fokus bekerja dengan mengedepankan aturan agar masyarakat mendapat jaminan berusaha yang aman dan nyaman.

“Kami di pemerintahan juga akan berusaha memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan alhamdulilah respons bawahan juga sejalan,” tandasnya.

Sementara, Kepala Bidang Perizinan, Erwin Rahadi, M.M., menambahkan usai penandatanganan MoU antara Pemprov NTB dan warga, pihaknya menindaklanjuti dengan koordinasi kepengurusan izin ke Pemprov NTB. Pihak dinas di KLU ingin memastikan jumlah usaha berikut klasifikasi usahanya, sehingga semua pemegang usaha di eks GTI tercatat secara legal dan formal.

“Tahapan kedua pascapenandatanganan, kamiĀ  bergerak cepat. Nantinya warga akan memiliki alas hak berupa HGB terhadap tanah sebagai acuan mengurus izin di kabupaten,” ungkapnya.

Untuk memperoleh izin resmi, Disnaker KLU akan membantu warga Trawangan untuk memperoleh izin usaha. Adapun beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi adalah, kesesuaian bangunan (eksisting dan sedang dibangun) dengan tata ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan dan gedung (PBG – istilah baru untuk IMB).

Sesuai ketentuan UU dan PP 16 tahun 2021, sebut Erwin, bangunan yang akan, sedang dan sudah dibangun, wajib memiliki PBG. Penting pula diperhatikan, keberadaan bangunan sesuai dengan tata ruang laut, khususnya sempadan pantai. “Yang tidak sesuai tata ruang sempadan pantai, biasanya tidak diberikan TKPRD. Kalaupun ada bangunan melanggar, pemberian PBG-nya bisa ditunda,” tegas Erwin.

Langkah sejalan yang dilakukan Pemda KLU adalah menempatkan pos pelayanan perizinan di Gili Trawangan untuk membantu percepatan izin usaha warga di eks GTI. Dinas akan menyiapkan tenaga staf dan perangkat yang penjadwalannya diagendakan secara bergantian. Untuk pos tersebut, pihaknya masih menunggu data jumlah usaha dan kepastian sarana berupa ruang pelayanan yang disiapkan oleh asosiasi pengusaha di Gili Trawangan.

“Staf pelayanan siap dikirim, jadwalnya rolling, bila perlu mereka menginap 2 atau 3 malam. Kalau lancar, target izin ini selesai sekitar 2 bulan terhitung sejak pos layanan dibuka,” pungkasnya. (ari)

Advertisement