Layanan KIP, Kota Mataram Sulit Pertahankan Peringkat Dua

Mataram (suarantb.com) – Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi. Pemerintah daerah wajib memberikan akses informasi publik daerahnya kepada setiap pemohon informasi, kecuali informasi-informasi tertentu.

Pemkota Mataram sendiri telah membangun organisasi Pejabat Pengelola Indormasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana pelayanan KIP sejak tahun 2014. PPID Kota Mataram yang sudah berusia tiga tahun tersebut terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik seterbuka mungkin untuk setiap pemohon informasi.

Iklan

Ketua Umum PPID Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, kendati PPID Kota Mataram masih berusia muda, pelayanan KIP di Kota Mataram sudah menduduki peringkat delapan se-NTB pada 2014. Peringkat ini kemudian meningkat di 2015 dengan Kota Mataram bisa menduduki posisi lima besar. Beberapa kekurangan terus dibenahi hingga Kota Mataram dapat menduduki posisi kedua, di bawah Kabupaten Bima, pada 2016 ini.

“Sekarang ini PR kita paling berat adalah mempertahankan peringkat ke dua se-NTB ini,” ungkapnya, Rabu, 19 Oktober 2016.

Ia mengatakan, setiap waktu informasi daerah terus berpacu dengan keterbukaan. Setiap hari, minggu dan bulan, data-data terbaru harus terus diperbaharui. Oleh sebab itu, mempertahankan peringkat kedua tersebut dianggap hal yang sangat sulit mengingat usia PPID yang masih baru. Di lingkup SKPD, kelurahan hingga lingkungan pun harus memenuhi informasi publik ini.

Untuk itulah, Pemkot Mataram harus memiliki komitmen terhadap pendanaan dan sarana prasarana pelayanan KIP. Dengan menggunakan pelayanan informasi berbasis teknologi yang dapat diakses melalui internet, pelayanan KIP dirasa cukup efektif. Terhitung sejak 2014, jumlah pengunggah aplikasi layanan KIP Kota Mataram sudah lebih dari dua ribu pengunggah. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai anggaran, pendanaan, kebijakan dan perkembangan-perkembangan lainnya.

“Jadi kita lihat masyarakat kita sudah melek informasi, melek keterbukaan. Kemajuannya sudah sangat pesat,” terangnya.

Namun demikian, Kota Mataram belum mampu mengungguli Kabupaten Bima dalam pelayanan KIP ini. Sebab, PPID Kabupaten Bima telah terbentuk sejak 2008, serta layanannya sudah merambah ke ranah-ranah pelayanan di puskesmas hingga lingkungan.

“Sekarang ini, kami sudah mulai masuk ke ranah itu. Kami mulai merambah ke pelayanan puskesmas dan kelurahan-kelurahan,” ungkapnya. (rdi)