Larangan Mudik Demi Antisipasi Ledakan Covid-19 Seperti India

Ilustrasi aktivitas mudik di NTB. (Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengikuti kebijakan larangan mudik, baik antar daerah maupun di dalam provinsi sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Pelayanan penyeberangan Kayangan – Poto Tano yang menjadi penghubung Pulau Lombok dan Sumbawa akan dibuka atau beroperasi hingga 8 Mei mendatang. Selanjutnya akan ditutup sampai 17 Mei 2021.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengatakan, larangan mudik tersebut dengan mempertimbangkan kondisi terkini penyebaran Covid-19. Menurut Gubernur, kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi tidak terjadinya ledakan Covid-19 seperti di India.

Iklan

Selain itu, larangan ini juga hasil rapat dengan Bupati/Walikota se – NTB, Selasa, 4 Mei 2021. Berdasarkan rapat tersebut, masyarakat NTB dianjurkan tidak mudik jelang lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Kalaupun harus mudik dengan alasan yang tidak bisa dihindari maka Pelabuhan Kayangan – Poto Tano akan dibuka sampai 8 Mei pukul 00.00 Wita.

“Diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 8 Mei bukan tanggal 6 Mei. Karena sebelumnya mudik diperbolehkan selama di dalam provinsi.”

“Dengan melihat perkembangan penyebaran Covid-19 terkini yang semakin membahayakan. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menutup penyeberangan Kayangan – Pototano sebagaimana dianjurkan Pemerintah Pusat yang akan dimulai 8-17 Mei,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB juga melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya bepergian atau mudik, pada 6 – 17 Mei 2021. Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., mengatakan Gubernur telah menandatangani surat edaran No. 060/508/ORG, tanggal 26 April 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN lingkup Pemprov NTB.

Surat edaran tersebut menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam angka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian atau mudik ke luar daerah atau keluar NTB pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Larangan kegiatan bepergian keluar NTB, dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Kemudian, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar NTB dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.

ASN yang dikecualikan tetap bepergian ke luar daerah, harus memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dan memperhatikan peraturan dan kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.

Selain itu, ASN Pemprov NTB juga dilarang cuti pada 6 – 17 Mei 2021. Selain cuti bersama pada 12 Mei sebagaimaa dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 060 101/ORG tentang Perubahan Surat Edaran Gubermur Nusa Tenggara Barat Nomor 060401/0RG tanggal 2 Desember 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, Kepala Perangkat Dacrah, Kepala Unit Satuan Kerja tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

Namun dikecualikan bagi yang melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting. Kemudian cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Apabila terdapat ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sebagai bahan laporan kepada Menteri PANRB diminta kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Satuan Kerja agar melaporkan pelaksanaan tindak lanjut surat edaran tersebut kepada Sekretaris Daerah cq Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB yang disampaikan paling lambat 21 Mei. (nas/aan)

Advertisement ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional