Larangan Menangkap Benih Lobster Diduga Picu Kriminalitas

Mataram (suarantb.com) – Larangan penangkapan benih lobster diduga berkorelasi kuat dengan peningkatan kriminalitas di pesisir selatan Lombok. Warga yang dulunya bergelimang rupiah, kini kehilangan pekerjaan.

Menurut pengakuan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Wilayah NTB, Lalu Kamala, nelayan pantai selatan Lombok kehilangan alternatif tangkapan sejak larangan itu terbit awal 2015 lalu.

Iklan

“Sangat besar sekali dampak sosial ekonominya. Sekarang perampokan muncul lagi. Karena pendapatan dari benih lobster ditutup, mereka kembali lagi merampok seperti dulu,” ujarnya, belum lama ini di Mataram.

Ia menambahkan, warga yang ikut kecipratan rezeki benih lobster itu menurun pendapatannya. Dapur yang dulunya tetap mengepul ini kembang kempis kembali. Aparat penegak hukum pun, sambung dia, memahami situasi itu.

“Aparat dulu tenang tidak ada perampokan. Sekarang ini mulai lagi. Sekarang mereka sibuk lagi,” kata Kamala.

Sebagai perwakilan nelayan, ia mengaku tidak diam saja. ia mengupayakan denyut nadi ekonomi dengan menangkap benih lobster bisa berdetak lagi.

Menurut catatannya, benih lobster perairan Lombok diekspor sebanyak 4,5 juta ekor sepanjang 2013. Kemudian meningkat pada 2014 menjadi 8 juta ekor.

Apalagi kini harganya sudah semakin meningkat. Maka tak heran masih saja ada yang tergiur untuk tetap mengirim benih libster meskipun  sudah ada larangan.

Sebut saja lobster jenis mutiara, kini dihargai Rp 20 ribu per ekor. Di pasar Vietnam melonjak menjadi 12,3 dolar per ekor. Sementara jenis pasir dihargai Rp 11 ribu atau di pasar internasional menjadi 2,4 dolar.

“Ini kan kekayaan alam yang kita punya. Ini bukan barang haram,” keluh Kamala. Ia mengajukan sejumlah solusi agar nelayan NTB dapat berjaya dari benih lobster.

Ia meminta pemerintah untuk menyediakan teknologi seperti yang dimiliki Vietnam jika memang serius ingin memusatkan pembudidayaan di dalam negeri.

“Dari pakan yang ada saja kita ini masih kalah bagaimana benih itu mau berkembang. Apalagi kalau tidak cocok makanannya lobster ini bisa makan teman sendiri. Nah kalau sudah begitu kan target produksi tidak bisa tercapai. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” desaknya.

Ia mengeluhkan, masyarakat menangkap saja tidak diperbolehkan, apalagi membudidayakan. “Kan kalau mau dibudidaya benih itu harus ditangkap dulu di laut,” pungkas Kamala.

Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda NTB, AKBP I Komang Sudana, mengakui pihaknya menyadari hal tersebut. Menurutnya, ada dilema dengan hadirnya Pemen KP nomor 1 tahun 2015 tersebut. Di satu sisi, penangkapan benih lobster merupakan pekerjaan masyarakat yang telah lama ditekuni. Di sisi lain, adanya terbitnya aturan yang melarang penangkapan benih lobster tersebut.

“Kita sadari ada dilema terhadap pemberantasan penyelundupan lobster ini. Satu sisi mata pencaharian masyarakat, satu sisi adanya aturannya. Terdapat 13 kasus yang ditangani kepolisian di NTB terkait penyelundupan lobster, 8 di antaranya ditangani Polda,” tuturnya.

Kendati demikian, Sudana berharap agar masyarakat dapat membudidayakan benih lobster, sebelum membawanya ke luar daerah. Masyarakat diminta untuk membudidayakannya hingga memiliki ukuran maupun bobot yang dibenarkan untuk diekspor. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here