Laporkan ke Kemensos, Pemprov Temukan Konter HP dan Apotek Jadi Agen Penyalur Bahan Pangan BPNT

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos) mengaku sudah melaporkan dugaan pelanggaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Kementerian Sosial (Kemensos). Disos NTB menemukan adanya konter HP dan apotek yang ditunjuk bank penyalur program BPNT sebagai agen penyalur bahan pangan yang disebut e-warong.

Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur, pekan kemarin menjelaskan penunjukan agen penyalur bahan pangan program BPNT adalah pihak perbankan. Bank penyalur tugasnya hanya melakukan penyaluran BPNT dan menentukan e-warong sesuai ketentuan, yaitu toko atau warung yang menjual sembako.

Iklan

“Jangan sampai pihak bank, menunjuk e-warong, ada apotik, ada konter HP, ada keluarga pihak bank. Ini ada kita temukan. Dan kita sudah laporkan ke pusat,” kata Khalik.

Khalik mengatakan pelanggaran penyaluran BPNT dimulai dari penunjukan e-warong ini. Pihaknya mengingatkan pihak bank tidak sembarangan menunjuk agen penyalur bahan pangan, yang akan diperuntukkan bagi masyarakat miskin tersebut.

“Pelanggaran-pelanggaran itu dimulai dari sini. Jangan mereka menunjuk orang yang tidak dagang sembako jadi agen,” ujarnya mengingatkan.

Apa yang menjadi temuan Disos NTB juga sama seperti yang ditemukan Ombudsman NTB. Selain itu, ada juga ditemukan pendamping yang nakal, sehingga direkomendasikan oleh kabupaten/kota untuk diganti.

“Kita sudah jauh-jauh hari, menemukan hal yang sama. Kita sudah kirimkan laporan kepada Kementerian Sosial selaku pemilik program,” ungkapnya.

Khalik menambahkan, adanya pendamping yang nakal dan penunjukan agen penyalur pangan BPNT yang bermasalah ditemukan di lapangan. Sehingga, ia menyebut ada tujuh Pemda di NTB yang meminta agar bank penyalur program BPNT diganti dengan bank yang lain.

“Kemudian, kualitas barang ada juga bermasalah. Banyak hal (masalah ditemukan), maka yang berhak melakukan perbaikan setelah kita memberikan informasi ke pusat, adalah Kemensos,” katanya.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini mengatakan, Pemda mendesak Kemensos agar segera melakukan evaluasi terhadap program BPNT di lapangan. Karena menurutnya, hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, bukan Bupati/Walikota.

“Ini kewenangan pusat untuk melakukan perubahan. Karena bupati/walikota termasuk kami provinsi, mengawal program ini untuk bisa berjalan dengan baik. Tetapi, kewenangan untuk pendistribusian bantuan ini ada di pusat,” terangnya.

Sebelumnya, Ombudsman NTB melakukan  investigasi di sejumlah kabupaten di NTB terkait laporan masyarakat terhadap cara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang marak dugaan praktek maladministrasi. Kini, Ombudsman RI Perwakilan NTB menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran aturan distribusi BPNT di Kota Mataram.

Masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Mataram melaporkan terjadinya praktek penyaluran bahan pangan kepada KPM tidak dilakukan di e-warong, akan tetapi pembelian bahan pangan langsung kepada Pendamping Sosial di wilayah setempat. Selain itu juga terjadi praktek penyaluran bantuan sosial BPNT dibagikan secara paket yang jumlahnya telah ditentukan.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, S.H., M.H., menjelaskan dalam investigasi dan pemeriksaan lapangan, pihaknya menemukan banyak bukti lapangan sesuai laporan masyarakat. Di beberapa titik penyaluran bantuan sosial BPNT ditemukan beberapa pelanggaran.

Bahan pangan yang dibeli oleh KPM dalam bentuk paket berupa beras, kacang-kacangan, telur dan buah yang dihargakan Rp 200.000. Di lapangan juga ditemukan fakta adanya Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) bertindak sekaligus sebagai  e-warong.

Ditemukan juga adanya sejumlah pelanggaran berupa adanya PSM yang menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM.  Juga ditemukan praktek pembelian bahan pangan pada tahun 2020 sampai Januari 2021 dilakukan di kantor kelurahan.

Pada Februari 2021 ini, Ombudsman dalam pemeriksaan lapangan menemukan adanya paket bahan pangan diantarkan langsung oleh PSM ke rumah masing-masing KPM, serta adanya fakta sejumlah e-warong yang tidak menjual bahan pangan. Padahal sesuai syarat pendirian e-warong haruslah penjual bahan makanan.

Selain itu  juga ditemukan Agen Bank yang menjadi e-warong tidak dapat menunjukan dokumen penunjukan kerja sama antara Bank Penyalur dengan Agen Bank sebagai e-warong.

Praktek yang terjadi di sejumlah tempat di Kota Mataram ini adalah pelanggaran sejumlah aturan penyaluran BPNT. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permensos Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama Bank Penyalur.

Lebih lanjut dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 disebutkan bahwa E-warong (elektronik warung gotong royong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur.  Dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warung KUBE, warung desa, rumah pangan kita (RPK), agen laku pandai, agen layanan keuangan digital yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Oleh karena itu e-warong seharusnya dapat menunjukan dokumen kerja sama antara Bank Penyalur dengan e-warong sebagaimana amanat dari Permensos Nomor 20 Tahun 2019 dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020.

Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 disebutkan bahwa Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan serta e-warong KUBE yang ada di daerah agar dapat dengan mudah dijangkau KPM, dan untuk menghindari antrean serta permainan harga bahan pangan di atas harga wajar.

Lebih lanjut berdasarkan prinsip pelaksanaan program bantuan sosial, pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program sembako/bahan pangan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku. Oleh karena itu perlu dipertanyakan seperti apa Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan bagimana Bank Penyalur di Kota Mataram dalam menetapkan, membina, mensosialisasikan, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap e-warong.  (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional