Laporan Pelanggaran TSM Pilkada Loteng Ditolak Bawaslu

Bawaslu NTB membacakan keputusan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi pemilu bersifat TSM Pilkada Loteng. (Suara NTB/ndi). 

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB menggelar sidang pembacaan putusan pendahuluan pelanggaran administrasi bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020. Bawaslu memutuskan menolak menindaklanjuti laporan perkara TSM dengan nomor register 02/Reg/R/TSM-PB/18.00/I/2021 terseb.

“Rapat pleno Bawaslu Provinsi NTB tanggal  7 Januari memutuskan, menyatakan laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti,” ucap majelis hakim, Umar Achmad Seth membacakan keputusan Bawaslu pada Kamis, 7 Januari 2021. Keputusan tersebut diambil lantaran dari hasil analisa Bawaslu Provinsi NTB terhadap laporan dari pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Ziadi-Lalu Aswantara tersebut dinilai tak memenuhi syarat. Baik syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020.

“Analisa terhadap laporan tersebut sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 15 hurup b, poin 1 peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 terkait uraian pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif. Pertama laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil kedua laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil,” ucap Umar.

Diketahui dalam laporannya, pasangan Ziadi-Aswantara menguraikan sejumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yakni keterlibatan penyelanggara pemilu, keterlibatan struktur aparatur pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dan penggunaan politik uang untuk mempengaruhi pemilih pada Pilkada serentak 2020 Lombok Tengah.

“Melihat fakta-fakta yang diuraikan di atas, bagaimana keterlibatan penyelengara pemilu dan aparatur pemerintah daerah dalam Pilkada serentak 2020 Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa pelapor pada uraian posita belum menguraikan peristiwa perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih yang terjadi di 50 persen jumlah kecamatan atau lebih dari jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah,” jelas Umar.

Begitu juga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor, menurut penilaian Bawaslu belum memenuhi syarat materil. Sehingga Bawaslu berkesimpulan bahwa laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti.

“Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor sebanyak tujuh rangkap tidak dibubuhi materai. Kemudian Petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan berdasarkan uraian permohonan posita pelapor di atas, belum memenuhi syarat yang cukup untuk tercukupinya sebuah permohonan. Oleh karana itu berdasarkan uraian di atas maka laporan pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan sesuai dengan peraturan Bawaslu,” ucap Umar.

Pembacaan keputusan pendahuluan Bawaslu tersebut atas laporan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tidak diikuti oleh pihak pelapor. Meski tak dihadiri oleh pelapor, Bawaslu tetap menggelar sidang untuk membacakan keputusannya. (ndi) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here