Laporan Pansus OPD KLU : 29 SKPD, Minus 25 Pejabat Baru

Tanjung (Suara NTB) – Proses Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Loimbok Utara (KLU) memasuki tahap akhir. Hanya menyisakan pendapat Akhir Fraksi-Fraksi sebelum diputuskan. Namun, Kamis, 20 Oktober 2016, giliran Pansus OPD, menyampaikan hasil final konsultasi dan analisanya.

Gambarannya memperlihatkan, jumlah OPD sesuai ditetapkan sesuai usulan eksekutif yakni 29 SKPD, namun dengan beberapa perubahan format tipe dan “bongkar pasang” bidang menyesuaikan dengan regulasi yang mengatur urusan wajib dan urusan pilihan.

Iklan

Dalam penyampaian Pansus, jubir Pansus, Putrawadi, menyampaikan dalam pembahasan raperda ini tidak boleh gegabah atau tergesa-gesa, karena memiliki tanggung jawab moral yang cukup berat menyangkut Struktur Perangkat Daerah. Pembahasan ini memakan waktu yang cukup panjang dan komunikasi yang alot baik antara eksekutif dan pansus. Terbukti setelah melakukan konsultasi di internal pansus, pansus dengan eksekutif, ternyata hal tersebut tidak cukup. Sehingga konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak cukup sekali.

Dari hasil konsultasi ke Kemendagri, jelasnya, diketahui hal-hal substansi yang harus dipedomani berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah. Secara normatif penyusunan OPD harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, namun di satu sisi terkadang bertentangan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah. Kondisi ini merupakan kendala bagi Pansus dalam melakukan penggabungan urusan pemerintahan. Pansus dituntut berhati-hati dan teliti, karena tujuan atau roh daripada PP 18 ini adalah untuk perampingan, agar pelaksanaan roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

“Sayangnya draf yang diajukan oleh pemerintah kepada DPRD justru menurut pemerintah pusat pada saat Pansus melakukan konsultasi, bahwa hasilnya semakin membengkak. Ini yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kembali terutama terhadap perumpunan yang ada kekeliruannya, terutama terkait dengan perumpunan Pasal 40 PP 18 Tahun 2016,” katanya.

Dasar itu pula, maka Pansus melakukan konsultasi kedua ke Kemendagrimelibatkan pimpinan DPRD, unsur Pansus, unsur komisi-komisi, serta eksekutif Pemda KLU. Di sisni, eksekutif dan legislatif KLU ingin menyatukan persepsi, terutama tentang perumpunan sebagai dasar pembentukan SKPD dan nomenklatur SKPD.

Pada kesempatan inilah, Pansus diminta melakukan perbandingan – perbandingan sebagai referensi terbentuknya susunan OPD dengan tetap menganut OPD sederhana namun kaya fungsi, efektif dan efisien sesuai dengan SDM yang ada dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Artinya minimal kita bisa mempertahankan posisi APBD pada perbandingan 40:60 atau 50: 50.

Dari beberapa pandangan Pansus, beberapa perbaikan mendasar SKPD misalnya, Dinas Kominfo digabung dengan Statistik dan Persandian. Statistik dikeluarkan dari Bappeda sebagaimana usulan Pemkab, dengan pertimbangan, statistik – menurut UU adalah urusan statistik sementara Bappeda itu badan. Sedangkan Perhubungan dicarikan sandingannya yang serumpun sesuai Pasal 40.

Di Dinas Pertanian dengan struktur Tipe C boleh jadi 2 bidang. Sedangkan Bidang Perternakan yang selama ini melekat di Dinas Pertanian, dikeluarkan hanya sebagai Sub Urusan. Di Penanaman Modal dengan Perizinan/PTSP (jika tipe C ) tipologinya boleh digabung dengan cara penurunan tipe (B ke C) atau pengurangan Sub bagian. Tetapi jika Tipe A, maka Penanaman Modal dan PTSP diisi 4 bidang, dengan masing masing bidang diisi 3 sub bidang.

Untuk merampingkannya, Pansus menyarankan menjadi 3 bidang 2 sub bidang. Di Dinas Tenaga kerja dengan Transmigrasi dapat digabung dengan yang lain yang serumpun. Di Trantib dan Pol PP, digabung dengan Kebakaran. Namun oleh karena tipologi dari Badan Bencana tidak ada, maka disarankan agar  Badan Bencana ini masuk ke dalam ketentuan peralihan, hal yang sama juga berlaku untuk Kesbangpol.

Berikutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman digabung dengan Lingkungan Hidup. Dinas Kesehatan bisa digabung dengan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas PU digabung dengan Pertanahan atau dengan Penataan Ruang, serta Dinas Koperasi digabung dengan Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan pertimbangan dan analisis itulah, maka Pansus menyimpulkan jumlah lembaga OPD di KLU sebanyak 29 lembaga. Rinciannya, 2 Sekretariat (Setda Tipe B dan Setwan Tipe C), Inspektorat (Tipe B), 15 Dinas, 6 Badan dan Perangkat Daerah Kecamatan dengan Tipe A sebanyak 5 Kecamatan.

“Untuk semua SKPD disepakati semua menggunakan pola minimal (bukan pola maksimal), baik pada tipe A,B dan C. Hal ini didasari untuk efisiensi, efektivitas, tata kerja yang jelas dan sebagainya. Sebagai gambaran ilustrasi sekarang, jika dengan pola maksimal maka ada 498 jabatan, yang lama 414 sehingga dibutuhkan tambahan 84 jabatan, tapi kalau dengan pola minimal dibutuhkan 439 jabatan, sehingga yang dibutuhkan tambahan hanya 25 jabatan baru,” demikian Putrawadi. (ari)