Laporan Awal Dana Kampanye Terbesar Dimiliki Pasangan MUDA

Ilustrasi Uang (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 sudah memasuki masa kampanye sejak tanggal 26 September. Para kandidat pasangan calon Walikota/Wakil Walikota diwajibkan untuk melaporkan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) mereka ke KPU.

Ketua KPU Kota Mataram, Muhammad Husni Abidin yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 27 September 2020 membenarkan, bahwa pihaknya sudah menerima LADK dari keempat pasangan calon Walikota/Walikota Mataram. “Ya sudah kita terima LADK, dan sudah kita umumkan. Itu sebagai bentuk transparansi para Paslon terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Nanti akan dilaporkan terus, tahap berikutnya,” ucap Husni.

Iklan

Berdasarkan surat keputusan nomor 386,/PL. 02.5-Pu/02/5271/KPU-kot/IX/2020, tentang hasil penerimaan LADK Calon Walikota/Wakil Walikota Mataram tahun 2020. LADK terbesar dimiliki oleh paslon H. L. Makmur Said-Badruttamam Ahda (MUDA), dengan penerimaan sebesar Rp125.000.000.

LADK terbesar kedua, ditempati oleh pasangan calon nomor urut 4, H. Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU), sebesar Rp75.000.000. Selanjutnya untuk pasangan Mohan Roliskana-TGH Mujiburahman (HARUM) dan Hj. Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan (SALAM) sama-sama memiliki LADK sebesar Rp1.000.000.

“Yang terbesar pasangan Makmur-Ahda, tapi inikan baru pelaporan awal. Nanti akan bergerak terus dan harus dilaporkan berapa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kemudian pada bagian akhir nanti, Paslon diwajibkan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Husni, soal sumbangan dana kampanye, KPU sudah mengatur terkait sumbangan yang boleh dan tidak boleh diterima oleh para Paslon. “Yang tidak boleh diterima itu sumbangan dari pihak asing, kemudian dari pemerintah, BUMN/BUMD, itu tidak boleh,” tegasnya. Adapun batasan besaran sumbangan dana kampanye yang boleh diterima Paslon. Yakni dari perseorangan maksimal sebesar Rp75 juta. Kemudian dari lembaga badan hukum maksimal sebesar Rp 750 juta. (ndi)