Laporan Awal Dana Kampanye Firin – Fud Senilai Rp1 Juta

Denny Saputra. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Pasangan peserta Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. W. Musyafirin – Fyd Syaifuddin (Firin – Fud) telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanyemya (LADK) ke KPU setempat pada tanggal 25 September lalu. Dalam laporan perdanya tersebut, pasangan petahana ini mencatatkan saldo pada rekening khusus (reksus) sebesar Rp1.000.000.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra menjelaskan, sebagai laporan awal, nilai dana kampanye Paslon dapat bervariasi. Sebab laporan itu umumnya hanya untuk memastikan pendataan reksus yang digunakan Paslon untuk menampung penerimaan sumbangan dana kampanye nantinya. “Yang terpenting Paslon menyerahkan nomor rekening bank, yang khusus digunakan untuk menerima sumbangan (dana kampanye) dari berbagai pihak,” katanya, Selasa, 29 September 2020.

Iklan

Sesuai ketentuan, pasca penyerahan LADK, kewajiban Paslon melaporkan dana kampanyenya masih akan melalui sejumlah tahapan. Mengacu jadwal yang telah ditetapkan, pada tanggal 31 Oktober mendatang Paslon kembali diwajibkan menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Menurut Denny, keberadaan dana kampanye Paslon diatur tidak saja pada penerimaannya. Namun juga hingga penggunaannya. Karena itu pasca pemilihan, Paslon akan diwajibkan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU.

Selanjutnya LPPDK itu oleh KPU akan diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit. “Fungsi audit di sini untuk mengetahui tidak ada pelanggaran penerimaan dan penggunaan seluruh dana sumbangan kampanye Paslon nantinya,” sebut Denny.

Lebih jauh Denny menuturkan, dalam hal dana kampanye Paslon, aturan tidak membatasi jumlah sumbangan yang dapat diterimanya. Ketentuan hanya mengatur pada pihak-pihak yang dapat menyumbang, berikut besaran nominal maksimal para pihak dalam menyumbang. Selain itu yang dibatasi juga adalah penggunaannya. “Jadi jumlah komulatif sumbangan dana kampanye yang dapat diterima Paslon itu tidak dibatasi. Yang dibatasi hanya penggunaannya saja. Makanya kalau ada sisa nanti akan diserahkan ke kas negara, begitu aturannya,” pungkasnya. (bug)