Lapak Kuliner di Pantai Ampenan Belum Dimanfaatkan

Proyek lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan sudah diserahterimakan rekanan kepada Dispar Kota Mataram. Namun lapak ini belum dimanfaatkan lantaran masih dalam pemeriksaan aparat penegak hukum (APH). (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Aparat penegak hukum (APH) sedang mendalami kasus pembangunan lapak kuliner di pelabuhan Ampenan. Penyidik telah mengumpulkan dokumen serta meminta keterangan (puldata). Pejabat yang diperiksa diminta kooperatif.

Lapak kuliner Ampenan dibangun tahun 2019 lalu. Anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pariwisata mencapai Rp3,6 miliar. Lapak pedagang dikerjakan rekanan dengan nilai penawaran Rp2,4 miliar lebih. Setelah diserahterimakan dari rekanan ke Dispar Kota Mataram, 97 lapak itu belum ditempati oleh pedagang.

Iklan

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi menyampaikan, pemeriksaan lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan sebenarnya sudah dimulai bulan Maret lalu. Seorang stafnya yakni Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata telah diminta keterangan, termasuk satu pegawai dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Dokumen pelaksanaan pekerjaan juga telah diserahkan, termasuk bukti kuitansi pembayaran mulai dari perencanaan sampai akhir pekerjaan. “Semua sudah kita serahkan. Iya, tidak ada masalah,” kata Denny ditemui Senin, 19 Oktober 2020.

Awal mula pemeriksaan dari kekurangan pekerjaan tiga persen. Dari hasil audit ditemukan potensi kerugian negara mencapai Rp50 juta lebih. Denda keterlambatan itu kata Denny, sudah disetorkan melalui temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bukti setornya sudah kita berikan ke BPK,” sebutnya.

Setelah serah terima hasil pekerjaan dari rekanan ke Dispar, lapak pedagang belum ditempati oleh pedagang. Denny mengatakan, lapak kuliner sedang diperiksa oleh APH. Pihaknya ingin fokus menyelesaikan satu persatu dulu.

“Iya, kita tunggu pemeriksaan dulu selesai. Nanti kita sudah mulai isi, terus ada pemeriksaan, akan berbeda lagi hasil pemeriksaannya,” tandasnya.

Denny tidak mempersoalkan pemeriksaan tersebut. Bahkan, ia meminta pegawai Dispar yang diminta keterangan kooperatif menjawab atau memenuhi permintaan penyidik.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengaku belum mengetahui adanya pengusutan pembangunan lapak kuliner tersebut. Termasuk dipanggilnya dua pegawai Pemkot Mataram. “Nah, saya belum terima laporan sampai hari ini,” kilahnya. (cem)