Lantik Penjabat Sekda, Bupati Ingatkan Tanggungjawab Penyusunan APBD 2021

Pelantikan pejabat struktural lingkup pemda dompu

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melantik Drs. H. Muhibuddin, SMI., sebagai penjabat Sekda Dompu pascaditinggal pensiun H. Agus Bukhari, SH., MSI., sejak 1 September 2020 lalu. Penjabat Sekda ini bertugas selama 3 bulan dan langsung diperintahkan untuk segera menyiapkan penyusunan rancangan APBD 2021.

Selain melantik penjabat Sekda pada Senin, 28 September 2020, Bupati juga melantik 9 orang pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Dompu. Di antaranya Omiyati Fatimah, S.Sos., M.PH., sebagai Kabid Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Dompu; Bahtiar, SH., sebagai Lurah Kandai Dua; dan Humaidil Akhyar, A.Md.T.,sebagai kepala UPTD Metrologi Legal.

Iklan

Bupati Dompu dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada pejabat yang dilantik agar bisa memberi warna dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Dompu. “Pelantikan boleh sederhana, tapi pekerjaannya akan luar biasa (dihasilkan),” katanya.

H. Bambang juga mengingatkan, para pejabat di lingkup Pemda Dompu dalam beberapa waktu ini memiliki tantangan menyiapkan dokumen APBD 2021. Apapun jabatan yang diemban, para pejabat diharapkan bisa berkontribusi dalam menyiapkan APBD jauh lebih baik. “Di tengah pandemi ini, kita bisa kerja sesuai protokol Covid-19,” katanya.

Seraya menambahkan, dalam waktu belakangan ini hampir setiap hari ada tambahan pasien baru positif Covid-19. Penambahan pasien positif didominasi oleh mereka yang berasal dari luar daerah yang sudah terpapar Covid-19. “Kita harus memiliki kepekaan dan kesadaran terutama pada jajaran Dinas Kesehatan. Hampir 50 persen petugas di Puskesmas Kota terkonfirmasi positif (Covid-19). Ini isyarat bahwa Covid ini bisa menyerang siapapun,” katanya.

H.Bambang juga mengingatkan kepada para pejabat untuk hati-hati dalam suasana Pilkada serentak. Sebagai pejabat pembina kepegawaian, dirinya pernah diperiksa Bawaslu dan dirinya berharap tidak ada tambahan kasus yang diperiksa Bawaslu.

Karena proses Pilkada, lanjut H. Bambang, pihaknya juga tidak bisa mengisi jabatan yang lowong begitu saja. Walaupun pada 2020 ini, ada sekitar 200 orang memasuki usia pensiun. “Kita tidak bisa mengisinya begitu saja (pejabat), karena harus ada persetujuan Mendagri,” ungkapnya. (ula)