Lantik Delapan Kades, Sukiman: Jangan Ada Lagi Kades Tersangkut Hukum

FOTO BERSAMA - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy foto bersama dengan delapan kepala desa yang dilantik, Kamis kemarin. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Bertempat di Pendopo, Kamis, 27 Desember 2018, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy melantik delapan Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu. Mereka adalah Kepala Desa Gelanggang, Kepala Desa Pandanduri, Kepala Desa Sikur, Kepala Desa Aikmel Utara, Kepala Desa Senanggalih,  Kepala Desa Nyiur Tebel,  Kepala Desa Kuang Baru dan Kepala Desa Telaga Waru.

Bupati H. Sukiman Azmy dalam kesempatan itu menyebut sejauh ini sudah banyak Kades terjerat kasus hukum. Dia sampaikan, tidak ingin lagi mendengar kabar mengenai ada Kades yang tersangkut hukum. Kepada seluruh Kades diingatkan Bupati agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai norma hukum yang berlaku. Tidak berjalan sendiri.

Iklan

Setidaknya kata Bupati, para Kades hendaknya bisa menjalankan lima fungsi. Yakni fungsi edukatif, normatif, evaluatif, koordinatif, dan etikatif. Fungsi edukatif dimaksud adalah para kades hendaknya terus belajar mengenai segala bentuk aturan berisi tugas pokok dan fungsinya. Menjalankan fungsi normatif, sesuai dengan amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Fungsi evaluatif, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa. Bersama BPD juga melakukan fungsi koordinatifnya. Dalam hal koordinasi ini pula, Bupati mengingatkan di atas kepala desa ada Camat dan Bupati. Terakhir dalam menjalankan fungsi etikatif, para kepala desa hendaknya bisa menjadi contoh dan suritauladan bagi masyarakat desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim, H. M. Juaini Taufik yang diwawancara mengakui ada sejumlah kades yang memang tersangkut masalah hukum. Terakhir diketahui adalah Dua Kades yakni Kades Pringgabaya Utara dan Mendana Raya. Sebelumnya juga ada kades Batu Nampar Selatan, Kades Pejaring, Kades Dames Damai.

Banyaknya Kepala Desa yang terjerat kasus hukum ini membuat Dinas PMD Kabupaten Lotim berupaya untuk melakukan langkah-langkah edukatif. Antara lain melakukan bimbingan teknis kepada para kepala desa dengan mengangkat tema perbaikan tata kelola desa. Awal-awal memang dikejar soal besaran serapan anggaran desa. (rus)