Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan pascagempa Kamis, 20 September 2018, sehari setelah dilantik Presiden Ir.H.Joko Widodo (Jokowi).
Gubernur minta penanganan pascagempa terus dilakukan percepatan. Ia meminta pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat korban gempa dapat dipercepat, sebelum datang musim hujan, Oktober – November mendatang.
Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa ditargetkan tuntas semuanya pada Maret 2019 mendatang. Usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu, 19 September 2018 siang, gubernur yang biasa disapa Dr. Zul ini mengaku dipanggil khusus Presiden Jokowi bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah agar memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabenana.
‘’Karena kita tak punya kemewahan membiarkan masyarakat di Lombok dan Sumbawa ketika hujan mulai menyapa kita. Mereka masih berada di bawah tenda,’’ ujar Dr. Zul saat rapat evaluasi penanganan bencana gempa NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, 20 September 2018 siang.
Bahkan, Presiden Jokowi, kata Dr. Zul memberikan pesan yang kuat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei agar memperhatikan betul rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa.
‘’Ini harus diperhatikan betul, fokus. Dan mudah-mudahan sebelum hujan tiba. Entah namanya huntara atau apapun namanya. Masyarakat Lombok dan Sumbawa tak ada lagi di bawah tenda,’’ tegasnya.
Menurut gubernur, jika rehabilitasi dan rekonstruksi ini dipikirkan masalah yang besar, maka akan menjadi besar. Begitu juga sebaliknya, jika dipikir simple, maka akan menjadi sederhana.
Kaitan dengan pembangunan huntara bagi korban gempa, mantan Anggota DPR RI ini menyatakan beberapa menteri menyatakan kesiapannya untuk membantu. Seperti Menteri BUMN, yang sudah menyatakan siap menggerakkan BUMN-BUMN yang ada untuk membangun huntara. Yang terpenting, telah dilakukan pemetaan.
Untuk itu, rapat evaluasi tersebut diharapkan tak hanya bicara soal teori. Tetapi bagaimana masyarakat terdampak gempa pada tujuh kabupaten/kota di NTB dapat tinggal di tempat yang lebih layak, tidak lagi di bawah tenda. Sehingga pembangunan huntara harus segera dipercepat sebelum musim hujan datang.
‘’Saya sendiri sering ke lapangan. Mereka sudah capek, setiap ada gempa datang tim verifikasi terus. Tapi rumahnya tidak terbangun. Kalau huntara bisa dibangun, minimal mereka bisa tidur nyenyak untuk kemudian memikirkan hal produktif lainnya,’’ ujarnya.
Setelah penyiapan huntara,pembangunan rumah permanen korban gempa dapat menyusul. Presiden, kata Dr. Zul mengharapkan rehabilitasi sektor perumahan dapat segara dilakukan walaupun masih bersifat sementara atau huntara.
‘’Sehingga tak ada lagi, bulan Oktober – November ketika hujan datang, masyarakat kita masih berteduh di bawah tenda,’’ harapnya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK), Y.B Satya Sananugraha menjelaskan, rapat koordinasi yang dilakukan dengan maksud mengevaluasi pelaksanaan penanangan pascabencana berjalan sesuai target. Termasuk mengetahui tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan. Serta mencari solusinya. Agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan percepatan sesuai perintah Presiden Jokowi.
Satya mengatakan, rapat koordinasi tingkat menteri telah dilakukan akhir Agustus lalu di Kantor Kemenko PMK. Kemudian ditindaklanjuti lagi dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembga yang juga dihadiri Pemda kabupaten/kota terdampak.
‘’Kemenko PMK mengadakan rapat penyusunan rencana aksi rehab rekon dengan melibatkan Pemda NTB, kementerian/lembaga terkait,’’ terangnya.
Ia mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana sudah dibuat dan segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Ditargetkan pada Desember mendatang fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar dan ekonomi harus berjalan normal.
‘’Bulan Maret 2019, kita upayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan dapat mencapai target,’’ katanya.
Permasalahan revisi DIPA untuk 2018 dan usulan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 juga sudah dibicarakan. Semua kebutuhan anggaran dalam pemulihan kembali NTB tertuang dalam rencana aksi tersebut.
Diharapkan, pembangunan dapat berjalan tepat waktu, sesuai kebutuhan, administrasi dan tata kelola yang baik. ‘’Dan melaksanakannya dengan gotong royong,’’ katanya.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri juga Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala BNPB, Willem Rampangilei, perwakilan kementerian/lembaga, bupati/walikota yang daerahnya terdampak gempa dan stakeholders terkait lainnya. (nas)
