Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Bapaslon Pilkada Kota Mataram Siap Disanksi

Komisioner KPU Kota Mataram memperhatikan deklarasi komitmen patuh protokol kesehatan Covid-19 Bapaslon WaliKota/Wakil Walikota Mataram calon peserta Pilkada Serentak 2020, Kamis, 10 September 2020.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pilkada Kota Mataram dicegah agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Bakal pasangan calon mengikrarkan komitmen patuh protokol kesehatan. Semua calon kontestan pesta demokrasi Kota Mataram ini menyatakan siap menerima sanksi setiap instrumen aturan yang diterapkan.

Komitmen tersebut diteken dalam Rapat Koordinasi yang diinisiasi Polresta Mataram, Kamis, 10 September 2020. Diikuti Bapaslon H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman, Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan, H Makmur Said-H Badruttamam Ahda, dan H. Baihaqi-Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi. “Jangan sampai karena tahapan Pilkada kurang hati-hati, timbul klaster baru penularan Covid-19. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan ini,” ucap Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto di hadapan hadirin.

Iklan

Pilkada serentak 2020 ini punya misi tambahan. Yakni tetap menjaga keselamatan masyarakat selain jalannya Pilkada yang demokratis. “Sambil menekan penularan, kita sukseskan Pilkada serentak ini,” terangnya. Guntur mengatakan, peserta Pilkada justru berada di garis depan dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Para calon kepala daerah menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. agar tidak larut dalam euforia pesta demokrasi dengan menegasikan situasi pandemi.

“Antusiasme tinggi dibarengi komitmen pencegahan Covid-19. Saya tidak mau ada klaster Pilkada. Nanti yang terpilih namanya Walikota Covid-19,” tegas Kapolresta. Ujian selanjutnya setelah tahapan pendaftaran Bapaslon, yakni penetapan pasangan calon, pengambilan nomor urut, serta kampanye. Dalam hal kampanye PKPU 10/2020 sudah mengatur batasan massa.

“Massanya harus sesuai jumah yang ditetapkan dalam aturan. Kalau melanggar, ada tahapannya. Bawaslu ingatkan dulu. Kalau tetap tidak diindahkan bisa saja dibubarkan,” tegas Guntur. Dandim 1606/Lombok Barat Kolonel Arm Gunawan mengingatkan potensi penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada sedapat mungkin dicegah. “Nggak berkah yang menang tapi malah meninggalkan jejak riwayat kasus Covid-19 yang tinggi,” terangnya.

Gunawan menambahkan, penegakan protokol Covid-19 dapat maksimal. Sebab, instrumen hukum sudah ada. Misalnya dalam hal pembatasan massa. “Semua harus bisa diatur. Ya kalau melanggar jelas ada sanksi,” tegasnya. Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri menilai penegasan protokol kesehatan Covid-19 menjadi pekerjaan rumah. “Pada saat tahapan pendaftaran semua bakal pasangan calon tidak taat protokol Covid-19,” tegasnya.

Agar tidak terulang lagi, imbuh dia, perlu peningkatan kesadaran. Contohnya melalui deklarasi komitmen patuh protokol kesehatan selama Pilkada yang digelar tersebut. potensi yang sama bisa terulang lagi. “Pada saat penetapan, ambil nomor urut, ketika masa kampanye, dan masa pungut hitung. Ini harus sama-sama kita awasi,” ucapnya. Komisioner KPU Kota Mataram Sopan Sopian menguraikan, aturan pembatasan massa sudah jelas diatur dalam PKPU No6, No9, dan No10, tahun 2020. Rapat terbatas maksimal 10 orang, dan kampanye terbuka atau rapat umum maksimal 100 orang. “Sedang disusun bagaimana desain pengamanannya agar tahapan kampanye bisa tetap patuh protokol kesehatan,” ujarnya. (why)