Langgar Juklak, Rekonstruksi RTG Warga Dibangun Tanpa Rekening

Pondasi bangunan RTG yang dibangun aplikator abal-abal tanpa juklak dari pemerintah. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Keberadaan aplikator bodong yang berkeliaran di warga, bukan isapan jempol belaka. Di Desa Senaru, beberapa warga di Dusun Telaga Legundi, diketahui dibangunkan RTG tanpa kejelasan buku rekening.

Informasi yang dihimpun koran ini, Rabu, 2 Desember 2020, setidaknya ada tiga KK yang dibangunkan rumah. Rekonstruksi sudah dimulai dengan membangun pondasi, distribusi pasir, batu, besi hingga semen. Sementara, dari ketiga warga itu, dua di antaranya masih berstatus usulan kabupaten ke BNPB – yang mana hingga saat ini, belum mendapat jawaban dari BNPB.

“Jelas itu melanggar juklak dan juknis BNPB. Dan kami tidak tahu ada aktivitas itu, karena aplikator juga tidak pernah berkoordinasi dengan pihak desa,” tegas Kades Senaru, Raden Akria Buana, dikonfirmasi Rabu, 2 Desember 2020.

Ia mengakui, ada indikasi aplikator bodong mulai memanfaatkan isu RTG untuk kepentingan tertentu. Warga yang disasar oleh aplikator bodong ini kebanyakan warga yang tidak masuk dalam data SK 1 – SK 27. Mengingat jumlah warga di luar SK tersebut yang masuk usulan Pemda KLU sebanyak  7.245 KK (unit).

Dari usulan Pemda itu diketahui, RTG RB sejumlah 6.475 unit senilai Rp 323,75 miliar, RS 493 unit senilai Rp  12,325 miliar, dan RR sejumlah 277 senilai 2,77 miliat. Sehingga total usulan dana sebesar Rp 338,845 miliar.

Kepala Desa Senaru mengaku telah mengimbau kepada semua kadus maupun perangkat desa lain, untuk menolak setiap tawaran RTG yang menyimpang dari juklak. Sebab dengan membangun RTG tanpa kejelasan rekening, akan menimbulkan masalah bagi masyarakat itu sendiri.

Terpisah, Plt. Sekda sekaligus Plt. Kepala BPBD Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, mengakui jumlah warga sebanyak 7.245 KK yang diajukan ke BNPB belum mendapat jawaban. Sehingga, kata dia, pembangunan RTG yang dimulai tanpa dasar rekening dan SK, sudah jelas melanggar aturan.

“Kita sudah mengusulkan, tapi belum terima jawaban kecuali yang sudah ter-SK oleh Bupati sampai SK 27,” ucapnya.

Bagi warga yang sudah dibangunkan oleh aplikator, menurut dia, merupakan kegiatan yang anggarannya belum pasti. Warga pun diimbau untuk tidak sembarang menerima setiap tawaran dari aplikator karena khawatir akan berdampak pada persoalan hukum. “Jangan ‘kan ini yang belum jelas, yang sudah jelas dan masuk SK bupati, dapat rekening pun, belum bisa sebenarnya (dimaksud, penerima rekening SK 25-27, red),” tegasnya. (ari)