Lamban, Penyerapan Dana Pembangunan Huntap

Ilustrasi pembangunan Huntap di Lotim. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Penyerapan dana pembangunan hunian tetap (Huntap) masih lamban. Padahal pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer anggaran sebesar Rp3,5 triliun.

Namun, penyerapan dana pembangunan Huntap di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa baru Rp159 miliar. ‘’Kita sudah transfer Rp3,5 triliun dan sudah masuk ke 159.000 ke rekening masyarakat. Namun penyerapan lamban. Baru masuk ke rekening Pokmas Rp159 miliar,’’ sebut Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah di Mataram, akhir pekan kemarin.

Iklan

Jika dilihat antara dana yang sudah ditransfer dengan penyerapannya, kata Harmensyah, memang masih sangat jauh. Sehingga, Pemda diminta untuk melakukan percepatan agar dana yang sudah ditransfer begitu besar dapat segera digunakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rumah warga yang rusak ringan, sedang dan berat.

Ia menyebutkan, total kebutuhan dana untuk pembangunan Huntap korban gempa sebesar Rp5,6 triliun. Dari jumlah kebutuhan sebesar itu baru dicairkan pusat sebesar Rp3,5 triliun. Artinya, masih ada dana pembangunan Huntap sebesar Rp2,1 triliun yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

‘’Namun segera akan diusulkan lagi yang sisanya, supaya segera kita proses. Usulan yang sudah masuk akan kita proses. Dan sampaikan ke Kementerian Keuangan,’’ jelasnya.

Untuk mempercepat penyerapan dana pembangunan Huntap, masyarakat diharapkan tak fokus pada satu tipe rumah tahan gempa yang dibangun. Tetapi sekarang sudah banyak tipe rumah tahan gempa yang dapat dipilih dan dibangun masyarakat.

Untuk itu, perlu percepatan dalam pembentukan Pokmas. Kepala daerah perlu melibatkan para camat hingga kepala desa untuk mempercepat pembentukan Pokmas. ‘’Bukan kita serahkan saja pada fasilitator. Kerjasama ini bisa mempercepat,’’ katanya.

Dengan target pembangunan Huntap selesai tiga bulan ke depan, maka perlu dibuat langkah-langkah terobosan. Para bupati/walikota perlu menggelar rapat rutin untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah di lapangan. ‘’Karena kalau kita biarkan yang anggota-anggota saja barangkali saya tak yakin bisa terlaksana,’’ ujarnya.

Harmensyah mengingatkan dana pembangunan Huntap berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. DSP dapat digunakan apabila masa transisi darurat ke masa pemulihan masih berlaku atau sampai Maret mendatang.

Adanya Pemda kabupaten/kota yang pesimis pembangunan Huntap tidak bisa selesai selama tiga bulan ke depan. Maka perlu langkah-langkah terobosan.’’Makanya ada terobosan-terobosan, keseriusan bagaimana melaksanakan rehab rekon,’’ katanya.

Untuk itulah, rehabilitasi rumah rusak ringan dan sedang diserahkan ke provinsi. Untuk perbaikan rumah rusak sedang ringan, Pemda optimis akan tuntas sesuai target dengan menambah fasilitator atau pendamping masyarakat. ‘’Untuk rusak sedang dan ringan ini bisa dipercepat. Tinggal rusak berat,’’ tandasnya.

Data BPBD NTB, sampai 16 Januari 2019, total rumah yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu sebanyak 216.519 unit. Dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit dan rusak ringan 108.306 unit.

BNPB telah mentransfer dana bantuan sebesar Rp3,5 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, BPBD kabupaten/kota terdampak bencana telah mentransfer ke masyarakat sebesar Rp3,4 triliun lebih. Masih ada sisa dana di BPBD kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar lebih.

Terdapat di Kota Mataram Rp26 miliar lebih, Lombok Barat Rp5,5 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp3,3 miliar lebih dan Sumbawa Rp75,1 miliar lebih. Ia menyebutkan jumlah penerima dana bantuan saat ini sebanyak 156.474 KK. Dengan rincian, rusak berat 50.718 KK, rusak sedang  25.377 KK dan rusak ringan 80.379 KK.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MTmenyebutkan sudah 220 unit huntap terbangun dan siap huni. Sementara huntap dalam proses pembangunan sebanyak 3.925 unit. Dengan rincian Risha 1.891 unit, Rika 715 unit, Riko 1.222 unit, lainnya 40 unit dan pembangunan secara individu 57 unit.

Untuk pembangunan rumah rusak berat, kata Rum, Kementerian PUPR juga menambah fasilitator. Dari 800 fasilitator yang ada sebelumnya, ditambah lagi sebanyak 751 fasilitator. Penambahan fasilitator khusus mendampingi masyarakat membangun rumah yang rusak berat ini bertujuan mempercepat pembangunan Huntap. (nas)