Lakukan Mutasi, Baperjakat Kota Mataram Dilanda Dilema

Mataram (Suara NTB) – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram mengaku dilema untuk melakukan mutasi. Sebab di satu sisi, Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sudah disahkan. Di sisi lain, jika menggelar mutasi akan menjadi pertanyaan anggaran serta program sudah berjalan siapa yang harus mempertanggungjawabkan. Terlebih saat ini, penetapan OPD menghilangkan lima SKPD lainnya.

Lima SKPD yang hilang akibat penggabungan itu yakni, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan bergabung dengan Dinas Pendapatan dan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Iklan

Ini akan menjadi tugas berat Sekda Kota Mataram yang baru saja dilantik. Sebab, signal untuk segera mutasi berulangkali disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Apalagi beberapa jabatan struktural banyak yang lowong.

Ketua Baperjakat yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan, semenjak dilantik banyak tugas ke depan harus diselesaikan terutama berkaitan dengan OPD. Pengisian jabatan OPD, tentu melakukan assesment. Berikut pembentukan panitia seleksi terhadap kekosongan jabatan struktural.

Pemkot Mataram menunggu aturan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, perwakilan Anggota DPRD konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait pembahasan OPD baru. Posisi dilemanya aku Eko, kalaupun dilakukan mutasi dan pengisian jabatan sesuai OPD telah ditetapkan, logikanya akan bekerja efektif awal tahun 2017.

“Posisi kita dilema juga. Kalau diisi sekarang, efektif bekerja tahun 2017 karena harus menyusun anggaran dan lain sebagainya,” kata Eko.

Mutasi lanjutnya, bisa saja dimajukan. Jadi persoalan siapa bertanggungjawab terhadap sisa anggaran di SKPD. Artinya, dengan sisa waktu dua bulan sangat nanggung sehingga lebih baik menunggu anggaran 2017.

Assessment Pejabat
Sinyal akan melakukan pergeseran dan promosi pejabat oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh langsung ditangkap oleh Sekda Kota Mataram. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta membentuk tim untuk melakukan pemetaan (assessment) pejabat.

Eko menargetkan paling lambat assessment digelar dalam bulan September ini. Lalu setelah itu, dibentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi jabatan kosong. Dia menyebutkan, jabatan kosong seperti Asisten II, Kepala Bagian APP Setda Kota Mataram dan sejumlah jabatan lainnya ditinggal karena pensiun dan tugas belajar.

Pengisian jabatan tegasnya, akan mengedepankan aspek profesionalitas serta mengukur kemampuan pejabat. Tidak ada unsur kedekatan, suka bahkan tidak suka. (cem)