Mataram (Suara NTB) – Ketua Senat Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Mansur Maksum, mengungkapkan belum semua program studi (prodi) yang ada di Unram siap melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar. Meski ada yang belum siap, Mansur menyebut Unram secara umum telah melangkah lebih jauh terutama dengan telah dikeluarkannya peraturan rektor yang mengatur tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Unram.
Diakuinya, untuk mengimplementasikan kampus merdeka memang ada banyak aspek yang harus dipersiapkan kampus. Aspek pertama adalah memastikan kesiapan internal Unram. “Kita harus mempersiapkan dosen yang akan menjadi pembimbing nanti di dunia usaha dan dunia industri, mereka harus memahami konsepnya,” ujarnya, ditemui Jumat, 2 Oktober 2020.
Aspek lainnya ialah masing-masing program studi harus menyiapkan mata kuliah yang akan diberikan peluang melakukan pembelajaran di tempat lain, baik di kampus lain dan di prodi lain, maupun di dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, perguruan tinggi harus sudah punya data base perguruan tinggi mana saja yang nanti dapat memberikan pelayanan pada mahasiswa Unram.
“Perguruan tingginya lalu program studinya lalu mata kuliahnya. Kalau melihat dari sisi itu, Unram tidak semua prodi siap tidak semua. Tetapi kita punya prodi yang sudah siap,” tuturnya.
Dalam hal ini, ujarnya, kampus tidak mungkin memaksakan kehendak untuk memulainya secara serentak. Karena prodi juga punya rencana-rencana lain di bidang pembelajaran, sehingga tidak bisa dipaksakan.
“Tetapi kita berikan peluang, perguruan tinggi wajib memberikan peluang itu, perkara nanti direspon oleh mahasiswa dunia usaha itu yang harus kita usahakan. Konsepnya sudah selsai tinggal melangkah kita. Jadi tidak lagi kita berbicara tentang konsep. Nggak ada istilah siap tidak siap, nanti akan ada bimbingan oleh dosen. Mahasiswa tidak dipaksa, artinya kita apa namanya persuasif meyakinkan ke mahasiswa ini loh bagusnya,” kata mantan Rektor Unram ini.
Hal lain yang tidak kalah penting ialah bagaimana kesiapan mahasiswanya. Mahasiswa harus benar-benar siap menjalankan kebijakan ini. Meski tidak diwajibkan, namun pilihan terbaik Merdeka Belajar ini haruslah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh mahasiswa.
“Nah jadi lalu berikutnya adalah mengenai mahsiswanya, siap nggak untuk mereka berada di luar kampus Unram. Ibaratnya seperti pak menteri katakan, ini kan kolam renang lalu disuruh belajar berenang di situ. Siapkah mahasiswa kita menerima pelajaran berenang itu, diperguran tinggi lain ataupun di dunia usaha dan industri,” tegasnya.
Aspek lain yang juga sangat penting ialah aspek pembiayaan. Bagaimana pengaturan pembiayaan pelaksanaan Merdeka Belajar. Hal ini harus jelas sumber pembiayaannya. Karena bagaimanapun, jika mahasiswa pergi ke perguruan tinggi lain, mereka akan belajar di sana, lalu bagaimana kontribusi kampus terhadap perguruan tinggi itu. Atau juga sebaliknya, jika seandainya kampus lain mengirimkan mahasiswanya ke Unram kita juga harus siap. Aspek pembiayaannya harus jelas. Apakah memungkinkan pembiayaan dibebankan mahasiswa? Prof. Mansur menyebut tidak boleh kampus memungut biaya dari mahasiswa.
“Lalu mahasiswa akan berada di luar baik di dalam maupun di luar kota. Bagaimana kontribusi perguruan tinggi, iya dibebankan ke perguruan tinggi yang perlu kita, masa dunia usaha, tidak boleh diambil ke mahasiswa. Pak rektor sudah mengeluarkan peraturan rektor tinggal melaksanakannya. Tugas kami senat adalah memantau memberikan advice saran implementasi ini yang penting,” paparnya. (dys)