Lahan Tuntas Dibayar, Warga Siap Angkat Kaki dari Kawasan Sirkuit Mandalika

Damar (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Sekitar 84 KK masyarakat Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah terisolir di dalam kawasan Sirkuit Mandalika, akibat tidak adanya akses jalan keluar masuk. Sehingga, pekan kemarin mereka merusak pagar Sirkuit Mandalika untuk mempermudah akses keluar masuk.

Warga mengatakan sangat mendukung pembangunan Sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk gelaran World Superbike (WBSK) yang dijadwalkan akan berlangsung pada 12 – 14 November 2021 dan MotoGP 2022. Bahkan mereka bersedia angkat kaki dari kawasan Sirkuit Mandalika, asalnya tanah yang mereka tempati dibayar oleh ITDC.

Iklan

‘’Kita sebagai masyarakat mendukung penuh dengan adanya pembangunan sirkuit. Tapi hak-hak kami sebagai warga yang sudah lama tinggal di situ dan punya lahan harus terpenuhi sebelum kami pindah. Begitu sekarang lahan kami diselesaikan, tanpa disuruh kami angkat kaki dari situ. Asalkan hak-hak kami dipenuhi,’’ ujar warga Dusun Ebunut, Damar dikonfirmasi usai pertemuan dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., di ruang kerjanya, Senin, 23 Agustus 2021.

Ia mengatakan, ada dua opsi yang ditawarkan bagi masyarakat yang belum dibebaskan lahannya di kawasan Sirkuit Mandalika. Yaitu, opsi tukar guling dan lahan akan dibayar oleh ITDC.

“Kita tidak begitu tertarik dengan opsi tukar guling. Lebih baik kita pindah. Itu juga sebagai bentuk mendukung event MotoGP,” katanya.

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut belum ada solusi konkret. Bahkan, Pemda meminta waktu paling lama satu minggu untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat.

Untuk saat ini, kata Damar, masyarakat sangat membutuhkan akses jalan keluar masuk. Supaya tidak terisolir di dalam kawasan Sirkuit Mandalika. “Kami masyarakat kalau masalah pembayaran itu nomor 10. Artinya, di mana ada kejelasan itu akan dibayar kita akan pindah daripada di sana lama-lama,” imbuhnya.

Dalam petemuan dengan Gubernur, lanjut Damar, masyarakat yang masih berada di kawasan Sirkuit Mandalika akan dibuatkan akses jalan. Sambil Pemda berkomunikasi dengan semua pemilik lahan yang ada di dalam itu untuk penyelesaiannya.

Ia mengatakan saat ini memang ada akses jalan keluar masuk lewat terowongan kedua. Namun, masyarakat meminta agar  terowongan itu  tidak tergenang air.

“Karena begitu mesin pompa mati, terowongan itu otomatis airnya naik setinggi leher. Jadi, walaupun truk atau tronton tetap tidak akan bisa masuk. Apalagi kami yang berjalan kaki,” terangnya.

Sehingga, masyarakat menjebol pagar sirkuit agar bisa keluar masuk. Ia mengaku masyarakat tak punya pilihan untuk akses keluar masuk selain lewat pagar sirkuit yang dijebol.

Terkait kejelasan penyelesaian lahan dan solusi bagi warga dusun yang masih berada di area kawasan sirkuit Mandalika, Pemprov NTB akan segera melakukan mediasi dan komunikasi untuk menegaskan keputusan ITDC.

‘’Kita akan kawal mulai hari ini. Dari Pemprov ada Kepala Kesbangpoldagri untuk berkomunikasi dengan tim appraisal dan ITDC,’’ ujar Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah di ruang kerjanya, Senin, 23 Agustus 2021.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si.,  mengatakan, komunikasi terakhir dengan ITDC memutuskan bahwa lokasi pemukiman ini masuk kedalam masterplan kawasan barat yang merupakan mixing area sehingga ITDC menawarkan opsi tukar guling.  Namun demikian, seperti penegasan Gubernur, hal ini akan ‘diintenskan’ dalam dua bulan ke depan untuk mencari opsi lain termasuk penundaan pembayaran lahan enklave asalkan ada komitmen sesuai keinginan warga yang disampaikan oleh Solidaritas Warga Intern Mandalika.

Tim appraisal Polda, AKBP Awan Hariono mengatakan, seluruh lahan enklave sudah ada SK Bupati untuk dilakukan pembayaran. Hanya saja karena terkendala anggaran, ITDC belum melakukan pembayaran sembari pihaknya memutakhirkan kembali data pemilik lahan yang ada khusus di dua dusun yakni Ujung Lauk dan Ebunut yang terletak di dalam kawasan sirkuit karena ITDC mengklaim terdapat  48 lahan enklave di tiga bidang lahan enklave dan 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK).

‘’Sesuai arahan Gubernur kami juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Loteng agar masalah ini cepat selesai,’’ kata Awan. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional