Lahan Produktif, Namun Tak Ditunjang Fasilitas

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat di Lombok Tengah bagian selatan menyuarakan kondisi daerah mereka kepada para anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang menggelar reses beberapa waktu lalu. Kepada para wakil rakyat tersebut, mereka menyoroti banyaknya lahan produktif yang tidak bisa digarap karena kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang.

Hal itu mengemuka dalam kesimpulan dan laporan reses yang disampaikan para anggota DPRD NTB Dapil VIII. Laporan hasil reses tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses, Rabu, 2 November 2016. Anggota DPRD NTB dari Dapil VIII, H. Burhanuddin, S.Sos, MM mewakili rekan-rekannya untuk menyerahkan laporan tersebut ke pimpinan DPRD NTB.

Iklan

“Banyaknya lahan produktif yang tersedia dan besarnya minat masyarakat terhadap hasil pertanian tidak diimbangi dengan adanya fasilitas penunjang,” tulis para anggota DPRD NTB dalam salah satu bagian laporan tersebut.

Fasilitas penunjang yang dimaksud antara lain, belum adanya dam (saluran irigasi/penampung air) hingga sulitnya mendapatkan benih, pupuk dan bibit. Menurut masyarakat, pemerintah harus berupaya meningkatkan hasil tersebut dengan disediakannya alat teknologi pengolahan lahan masyarakat yang ada di Dapil VIII.

Selaras dengan aspirasi itu, para anggota DPRD NTB Dapil VIII juga mendapati aspirasi permohonan bantuan alat pertanian di semua kecamatan pada umumnya. Alat pertanian yang dibutuhkan antara lain, hand tractor, hand sprayer, mesin pompa air dan mesin panen padi.

Infrastruktur yang bisa memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian warga juga sangat dibutuhkan. Di bidang irigasi dan pertanian, masyarakat menyoroti persoalan ini. Minimnya infrastruktur dan kurangnya fasilitas pendukung pertanian tidak dipungkiri menjadi penghambat perkembangan sektor pertanian di kawasan selatan Lombok Tengah. “Ketersediaan air merupakan salah satu pendukung penting berhasilnya usaha pertanian masyarakat. Oleh karena itu para petani di daerah pemilihan VIII mengharapkan bantuan pemerintah dalam pembuatan dam, rehabilitasi embung rakyat, dimana harapannya dapat meningkatkan produktivitas pertanian.”

  Pemprov akan Bayar ‘’Utang’’ Bansos 2018

Sementara itu, adanya kelompok-kelompok ternak/tani yang terbentuk di Dapil VIII dinilai telah berperan penting dalam menekan angka pengangguran di daerah tersebut. Karenanya, masyarakat juga meminta kepada Pemprov NTB agar mereka dapat diberikan bantuan berupa bibit hewan ternak. Bibit dimaksud dapat berupa sapi, kambing, ikan maupun unggas.

Selain aspirasi menyangkut infrastruktur tersebut, masyarakat di Dapil VIII juga mendorong agar sektor pendidikan dan olahraga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. “Banyaknya yayasan dan sekolah-sekolah yang berdiri saat ini di Dapil VIII sangat memerlukan bantuan untuk perkembangan pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, kualitas pengajar yang masih kurang baik, dari segi Iptek maupun kesejahteraan.”

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menjelaskan, dari hasil kunjungan resesnya, para anggota DPRD NTB secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD NTB.

Setelah menerima laporan, pimpinan DPRD NTB wajib menyampaikan kesimpulan hasil reses tersebut dalam rapat paripurna. Selanjutnya, kesimpulan hasil reses inilah yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD pada pembahasan KUA/PPAS.

“Untuk diketahui, bahwa masa reses ke III anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun sidang 2016 telah dilaksanakan sejak tanggal 15 s/d 20 Oktober 2016. Sedangkan rapat dari masing-masing daerah pemilihan telah dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2016,” ujar Isvie menjelaskan. (aan/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here