Lahan Poltekpar Lombok Diklaim Warga, Pembangunan Kantor Bupati Loteng Tetap Jalan

Praya (Suara NTB) – Munculnya klaim lahan lokasi pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok mencuatkan kekhawatiran bakal terganggunya proses pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng). Mengingat, lahan lokasi pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru sama-sama berstatus lahan milik pemerintah provinsi. Namun demikian, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menegaskan proses pembangunan kantor Bupati Loteng tetap berjalan.

“Sama halnya dengan lahan Poltekpar Lombok. Lahan untuk pembangunan kantor Bupati Loteng sesungguhnya tidak ada persoalan. Jadi kalau masalah klaim lahan sah-sah saja. Tapi tidak akan menganggu proses pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru,” tegas Nursiah di ruang kerjanya, Jumat, 28 Juli 2017.

Iklan

Pemkab Loteng sudah menerima surat hibah lahan eks PTP Puyung dari pemerintah provinsi, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi terkait persoalan lahan. Karena tentunya pemerintah provinsi tidak akan sembarangan memberikan hibah lahan, jika lahan masih bermasalah.

Untuk itu, pihaknya memastikan proses pembangunan kantor Bupati Loteng tetap berjalan sesuai rencana. Di mana saat ini, proses pembangunannya sudah masuk tahap tender untuk penataan lahan dan pondasi bangunan. “Dengan adanya surat hibah lahan yang diberikan, itu sudah cukup kuat bagi kita untuk melanjutkan pembangunan di lahan tersebut,” ujarnya.

Terhadap rencana pembangunan Poltekpar Lombok, Nursiah berharap juga bisa tetap berjalan sesuai rencana. Persoalan klaim lahan diharapkan tidak mengendorkan niat pemerintah pusat untuk membangun kampus tersebut, karena sudah tidak ada persoalan lahan di lokasi tersebut.

“Lokasi pembangunan Poltekpar Lombok satu paket dengan lahan kampus IPDN NTB dan lahan pembangunan kantor Bupati Loteng. Jadi Kalau memang ada persoalan lahan di tempat itu, tidak mungkin kampus IPDN NTB bisa berdiri hingga sekarang,” terangnya.

Dulu pada awal pembangunan kampus IPDN NTB, persoalan lahan juga sempat mencuat. Bahkan sudah sampai ke meja pengadilan. Tapi putusan pengadilan tetap mengesahkan kalau lahan tersebut milik pemerintah provinsi.

Artinya, kalau lahan IPDN saja tidak bermasalah apalagi dengan lahan Poltekpar Lombok dan lahan kantor Bupati Loteng, karena lahan-lahan tersebut sumber dokumennya sama. “Ketiga lahan tersebut juga sudah diperkuat dengan sertifikat masing-masing. Tapi kalau masyarakat tetap ngotot mengklaim silakan saja. Tetapi harus punya dasar yang kuat,” tandasnya. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional