Lahan PKL di Mataram Diduga Diperjualbelikan

Petugas Satpol PP mengingatkan pedagang yang berjualan di atas trotoar pekan kemarin. Pedagang menolak ditertibkan karena alasan telah membayar ke APKLI. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Satpol PP Kota Mataram menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL). Ditemukan indikasi jual beli lahan. Tim sapu bersih pungutan liar (Pungli) diminta menindaklanjuti temuan tersebut.

Komandan Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyampaikan, penertiban PKL di kawasan Cakranegara mendapatkan penolakan dari pedagang. Penolakan tersebut disebabkan pedagang mengklaim telah membayar lokasi berjualan ke Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Meskipun demikian, aparat penegak Perda tetap menertibkan karena dinilai melanggar aturan.

Iklan

“Kita tertibkan di wilayah Cakra. Mereka nolak katanya sudah bayar di APKLI. Kok seenaknya. Kenapa ndak pakai jalan depan kantor Gubernur saja sekalian. Mereka anggap bayar ke APKLI seenaknya mau berjualan di manapun,” tegas Bayu dikonfirmasi, Senin, 9 Maret 2020.

Bayu tidak pernah mengetahui adanya penarikan dilakukan pemerintah. Kasus ini seharusnya menjadi atensi Dinas Perdagangan dan Tim Saber Pungli. Sebab, hal itu tersebut pungutan liar. Jika pedagang membayar ke APKLI dinilai sangat lucu. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan menarik retribusi ke pedagang.

Dia mencontohkan, kondisi PKL di Lapangan Sangkareang kondisinya parah. Pedagang sebelumnya diperbolehkan berjualan berdasarkan kebijakan kepala daerah di sebelah barat. Tetapi mereka sudah masuk ke timur dekat tiang bendera.

“Kalau saya bicara begini dikira politik. Padahal, pedagang di lapangan Sangkareang ini sudah parah,” ucapnya.

Berdasarkan peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2010 bahwa PKL tidak diperbolehkan berjualan di jalan trotoar, di atas saluran dan jam telah diatur. Lapak dibangun pun harus knockdown. Saat ditertibkan pedagang selalu berdalih telah mendapatkan izin dari APKLI. Padahal yang berhak mengeluarkan izin adalah kepala daerah. “Jangan dijual begitu,” tegasnya.

Pengurus APKLI Kota Mataram, M. Syahidin mempertanyakan PKL mana yang ditertibkan oleh Pol PP. Selama ini, jika ada penertiban pasti ada koordinasi dengan APKLI. Petugas tidak mungkin menertibkan zona yang diberikan kebijaksanaan oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan zona merah dipersilakan untuk ditertibkan.

Terkait penarikan atau jual beli lahan PKL dibantah. Selama ini, APKLI hanya menarik  iuran anggota. “Mana data PKL yang ditertibkan. Ndak ada jual beli lahan. Kita hanya menarik uang iuran anggota saja,” tegasnya. (cem)