Lahan Pertanian Terkikis, Mataram Hanya Mampu Sisakan Seribu Hektar

Mataram (suarantb.com) – Lahan pertanian di Kota Mataram makin berkurang dari tahun ke tahun sebab banyaknya pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP), luas lahan pertanian Kota Mataram yang tersisa hanya 1.937 hektar. Selama tahun 2016, data sampai bulan Mei, lahan pertanian berkurang seluas 19 hektar.

Mengantisipasi berkurangnya lahan pertanian secara terus menerus, Kepala Dinas PKP, H. Mutawalli mengatakan, Kota Mataram harus mengacu pada Undang-undang yang mengamanatkan setiap kabupaten/kota harus memiliki kawasan pertanian. Pemprov NTB sendiri mewajibkan Kota Mataram menyisakan kawasan pertanian sebesar 1.800 hektar. Namun menurutnya jumlah tersebut tak mungkin diwujudkan.

Iklan

5-2

Kepala Dinas PKP, H. Mutawalli. (suarantb.com/rdi)

 

“Tapi kan kondisi kita, tidak mungkin bisa bertahan segitu,” ungkapnya, Selasa, 4 Oktober 2016.

Mutawalli mengharapkan mampu mempertahankan sekitar seribu hektar kawasan pertanian di Mataram. Menurutnya, jika bisa diwujudkan jumlah tersebut merupakan hal yang luar biasa bagi Kota Mataram, mengingat kondisi pembangunan yang semakin pesat dari tahun ke tahun.

Wilayah Mataram yang memiliki tingkat pembangunan paling pesat berada di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara. Menurutnya tiga kecamatan tersebut sangat sulit mempertahankan jumlah lahan pertaniannya. Ia berupaya mempertahankan kawasan pertanian di wilayah Kecamatan Sandubaya yang masih memiliki kawasan pertanian terluas dibanding wilayah-wilayah lainnya. Wilayah Sandubaya dinilai cukup baik untuk dijadikan kawasan lahan pertanian abadi, sebagai upaya jangka panjang menekan alih fungsi lahan.

Kawasan yang direncanakan menjadi lahan pertanian abadi ini memiliki kriteria yang memungkinkan untuk pengembangan lahan dalam jangka waktu yang lama, ditandai dengan belum adanya akses jalan, serta kawasan tersebut merupakan kawasan murni pertanian, jauh dari lingkungan perumahan.

“Itu baru yang bisa dipertahankan. Kalau selain itu, kita susah. Apalagi kalau sudah dibangun jalan, nanti berbenturan dengan dinas lain,” paparnya.

Sementara ini, upaya jangka pendek Pemkot Mataram menekan alih fungsi lahan hanya bertumpu pada perizinan. Bangunan-bangunan perumahan dalam skala luas diharuskan untuk berkonsultasi dengan Pemkot Mataram. (rdi)