Lahan Pertanian Produktif di Perampuan Tergerus Perumahan

Kades Perampuan menunjuk lahan di seberang jalan yang produktif dan belakangan digerus oleh pembangunan perumahan.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan hektar lahan pertanian di wilayah Desa Perampuan Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) tergerus pembangunan perumahan. Kondisi ini disoroti oleh Pemdes setempat. Lantaran hampir ribuan unit perumahan di daerah itu, namun tidak jelas kontribusi ke Desa.

Kepala Desa Perampuan, H.M. Zubaidi mengatakan 184 hektar lahan pertanian di desa yang kategori produktif kondisinya berkurang akibat tergerus pembangunan perumahan. “184 hektar lahan pertanian produktif sudah berkurang, tersisa sekitar 64 hektar karena dampak pembangunan perumahan,” keluh dia, Jumat, 10 September 2021. Dari pembangunan perumahan ini, tidak diperoleh apa-apa oleh desa. “Apa yang didapatkan desa,” ujarnya.

Iklan

Jangankan kontribusi ke desa, sekadar setor lapor kependudukan yang diminta warga perumahan yang diminta Desa sampai saat ini belum ada. Padahal mereka sudah lama tinggal di sana. Sementara hal ini menjadi kendala desa untuk penanganan permasalahan, seperti Covid-19. “Lantas siapa yang bertanggung jawab kalau ada warga kena covid-19 dan lain-lain. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan menganggarkan untuk penanganan Isolasi karena belum tercatat di sini,” imbuh dia.

Selama ini sejumlah warga perumahan terdampak Covid-19, namun karena tidak jelas indentitas sehingga terkendala ditangani Desa. Hal ini juga mempengaruhi PADes dari BHP PBB, karena tidak jelas kepemilikan rumah sebagai warga setempat. Karena di desa itu ada empat titik perumahan, hampir ribuan unit rumah BTN.

Ia berharap agar ada semacam CSR diberikan ke Desa dari pihak pengembang supaya membantu program desa. Lantas ia mempertanyakan berapa BHP yang sebenarnya diperoleh Desa. Dari sisi perizinan sendiri, ia mempertanyakan pelibatan dari Pemda. “Pelibatan desa dari TKPRD ini tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi selaku Ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) mengatakan terkait perizinan perumahan tentunya ada kajian teknis dari OPD-OPD terkait dan melibatkan desa. “Ada dari desa juga rekomendasinya,” imbuhnya. Kaitan dengan perumahan ini, pihaknya akan melakukan pengecekan data-data yang terkait dengan jumlah perumahan. Kemudian bagiamana kedepan bekerjasama dengan BPN karena di satu sisi jumlah lahan berkurang, banyak beralih untuk pembangunan perumahan. “Mestinya itu akan meningkatkan PBB,” imbuhnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional