Lahan Klaim Masyarakat di Kawasan Sirkuit Mandalika Diverifikasi

Satgas Teknis dan Taktis Penyelesaian Lahan KEK Mandalika menentukan koordinat lahan HPL dan klaim masyarakat di kawasan Sirkuit Mandalika, Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. (Suara NTB/Polda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Tim khusus memverifikasi ulang lahan klaim warga yang bertahan tinggal di dalam kawasan Sirkuit Mandalika, Pujut, Lombok Tengah. Verifikasi ini dengan pemeriksaan lapangan dan dokumen pada 13 bidang lahan. Data milik warga disandingkan dengan PT ITDC.

Ketua Satgas Teknis dan Taktis Penyelesaian Lahan KEK Mandalika Kombes Pol Awan Hariono menjelaskan, verifikasi ini terhadap lahan di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 22, HPL 48, dan HPL 88. Verifikasi di lapangan ini dengan pengecekan titik koordinat. “Nanti kalau sudah ketemu titik koordinatnya, akan ketemu akta pelepasan hak atas tanahnya. Itu yang nanti kita sandingkan dengan dokumen milik ITDC dengan dokumennya milik masyarakat,” ujarnya dikonfirmasi Kamis, 9 September 2021.

Iklan

Verifikasi melibatkan tim BPN Provinsi NTB ini antara lain pada lahan klaim masyarakat di HPL 22 Dusun Ebunut, Desa Kuta. Lahan Amaq Wati/Damar seluas 2,5 are; lahan Gunatif alias Amaq Rinasih seluas 33 are; Amaq Maje alias Amaq Ikim seluas 20 are. Kemudian lahan H. Milaya alias Amaq Duati seluas 18 are; lahan Amaq Karnim alias Karni seluas 33 are; lahan Damar seluas 11,5 are; lahan Abdul Latif alias Amaq Riasi seluas 11,5 are; lahan H. Wirentane alias Tuan Rus seluas 22 are; lahan Amaq Milis seluas 20 are; dan lahan Abdul Latif seluas 2,5 are.

Awan menyebutkan, di HPL 48 Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta, penentuan koordinatnya terhadap lahan dikuasai Rumpuk alias Jaka seluas 40 are. Lahan ini merupakan tanah waris dari orang tua atas nama Ahyar alias Rumpuk dengan Sporadik tahun 2018 dan SPPT 2020. Kemudian lahan Adi alias Rahib seluas 55 are, lahan Lalu Abdul Kadir Jaelani seluas 16 are yang merupakan peninggalan dari orang tua atas nama Baharudin dengan bukti kepemilikan Sporadik tahun 2015 dan SPPT. Di lahan itu berdiri satu unit rumah permanen.

“Itu bukan lahan enklave. Kalau enklave itu di HPL 46 dan bukan lahan bermasalah. Kalau yang ini yang kita cek koordinatnya ini (HPL) 22, 48, 88,” sebut Kabid Propam Polda NTB ini. Bentuk verifikasi ini, sambung Awan, dengan mengecek riwayat lahan. Didapati salah satu bidang lahan yang sudah pernah dilepaskan haknya. “Ada bukti kuitansinya, dokumentasinya, bukti pembayaran, ada alas hak pipil yang lebih kuat,” ungkapnya.

Meski demikian, verifikasi ini belum sampai pada kesimpulan. Masih ada tahapan yang perlu dilalui. Verifikasi pun melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti pemerintah desa, BPN, serta ITDC. “Kita cek dulu pelepasan haknya seperti apa. Kita lihat dulu dari ITDC rencananya bagaimana. Skema tindaklanjutnya nanti kita lihat hasil verifikasinya,” terangnya.

Penentuan titik koordinat ini juga disaksikan Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM), pemilik dan ahli waris. Hal itu sebagai dasar dalam pelaksanaan tahapan verifikasi dan klarifikasi. Penentuan titik koordinat ini menjadi pengkinian data. “Luas lahannya kemungkinan akan berbeda karena di Sporadik luasan lahannya berdasarkan perkiraan. kemudian nanti hasil verifikasinya apakah status lahan tersebut menjadi milik ITDC ataupun milik masyarakat,” tandas Awan. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional