Lahan Jadi Persoalan Kelanjutan Proyek Sabuk Pengaman Lebo

Pemandangan salah satu bagian Danau Lebo Taliwang di siang hari.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Selain waktu kerja sama yang hampir berakhir. Hal yang dihadapi kelanjutan proyek pembangunan tanggul sabuk pengaman danau Lebo Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah masalah lahan. Beberapa titik lahan yang akan dilalui pembangunan merupakan milik warga.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Amar Nurmansyah mengungkapkan, sebenarnya persoalan lahan itulah yang menjadi awal mangkraknya proyek tanggul sabuk pengaman Lebo itu. Pihak Badan Wilayah Sungai Nusa Tenggara (BWS NT 1) selaku pelaksana proyek yang dibiayai pusat itu meminta agar Pemda KSB menuntaskannya sebelum pekerjaan dilanjutkan. “Ini juga masalahnya akhirnya dihentikan pekerjannya,” sebutnya.

Iklan

Diaukui Amar, terdapat beberapa titik lahan warga yang bersinggungan dengan tapal batas danau Lebo. Titik-titik itu paling banyak di wilayah kelurahan Sampir, kecamatan Taliwang. “Nah disitu yang belum bisa kita bereskan,” sebutnya.

Sebenarnya lanjut mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB ini, ada solusi yang disiapkan untuk mengatasi persoalan itu. Di mana Pemda KSB akan mengusulkan agar dilakukan perubahan titik koordinat tapal batas danau. Dengan cara itu lahan-lahan milik warga yang keberatan tidak lagi harus dilalui proyek pembangunan tanggul danau.

“Dan supaya luasan danau tetap. Maka kita geser titik koordinatnya. Nah kekurangan luasan danau dari perubahan itu bisa kita ambil di tempat lain yang tidak ada persoalan,” papar Amar.

Ia melanjutkan usulan itu sendiri baru akan diajukan pihaknya pada saat FGD (forum discussion group) yang akan digelae dalam waktu dekat. Amar mengatakan, opsi tersebut saat ini paling realistis dijalankan agar proyek pembangunan tanggul sabuk pengaman Lebo bisa tetap dilanjutkan menggunakan biaya pusat.

“Dananya masih ada tersedia sekitar Rp 400 miliar di kementerian (PUPR). Tapi kita tidak bisa akses kalau persoalan ini belum tuntas. Makanya di FGD nanti akan kita sampaikan opsi tadi, karena saya kira bisa dirubah kok penetapan titik koordinat batas danau itu sebab masiy dalam bentuk SK menteri (KLHK),” imbuh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB ini. (bug)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional