Lahan Global Hub Disewakan untuk Tambak

Nasrudin. (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengkritik langkah sewa lahan Pemda KLU untuk kedua kali. Pasalnya, lahan tersebut berada di dalam kawasan strategis nasional yang diperuntukkan untuk proyek Global Hub – Bandar Internasional Kayangan.

Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., didampingi anggota Komisi I DPRD KLU, I Made Karyasa, Rabu, 6 Januari 2021 mempertanyakan kebijakan Pemda tersebut. Sebab, pascakeluarnya kebijakan, DPRD tidak mendapat informasi resmi dari eksekutif perihal penggunaan (sewa) aset milik daerah.

“Kita minta klarifikasi dari pemerintah. Kalaupun itu betul, mana surat resminya. Jangan sampai lembaga DPRD ini dianggap tidak ada, sehingga eksekutif tidak menyampaikan ke DPRD,” cetus Nasrudin.

Politisi Gerindra ini mengamini, dalam hal sewa aset, eksekutif tidak harus mendapat persetujuan DPRD. Kendati demikian, DPRD setidaknya dapat memberi masukan sebelum sewa itu diputuskan.

Pertimbangannya, tegas Nasrudin, sewa lahan sebelumnya mendapat keluhan masyarakat, karena tidak adanya manfaat ekonomi untuk masyarakat. Kedua, Perda Perubahan RTRW KLU belum selesai. Ketiga, aset daerah di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan itu, berada di areal kawasan strategis nasional yang diperuntukkan untuk pembangunan Global Hub.

“Langkah apapun namanya, tidak bisa bupati jalan sendiri. Mau sewa, mau apa, tidak ada persoalan, tapi keterbukaan publik harus dikedepankan,” cetusnya.

Untuk diketahui, sewa lahan Global Hub tahap II berlaku untuk areal seluas 27,8 hektar. Perjanjian kerjasama sewa berlaku antara Pemda KLU (pihak pertama) dan Direktur CV. Sari Makmur, Indra Gunawan, beralamat di Jalan Tumpang Sari, GG Narada, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram sebagai pihak kedua.

Kerjasama ini menggenapi kerjasama sebelumnya atas areal sejumlah 22 hektare pada tanah Pemda di kawasan yang sama. Informasi yang beredar, kerjasama pada tahap I berjangka kontrak 5 tahun diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya pada posisi kontrak belum habis.

Ada yang janggal pada surat tersebut. Di mana paraf pejabat terkait (Sekda dan Asisten II), kosong.

Terpisah, Kepala BPKAD Lombok Utara, Sahabudin, M.Si., yang dikonfirmasi membenarkan adanya kerjasama tersebut. Sebelum melakukan kerjasama, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pusat terkait rencana tersebut. Pusat tidak melarang, namun juga tidak menganjurkan kerjasama berkenaan dengan pergantian Bupati di Lombok Utara. “Sewa yang dulu 22 hektare, dan masa kontrak belum selesai. Sekarang informasinya sama, 22 hektare juga (realisasi di bawah perjanjian seluas 27,8 hektare, red),” ujar Sahabudin.

Diakuinya, dari sewa yang pertama, Pemda KLU memperoleh Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 53 juta, atau 5 juta per hektare. “Sebelum kontrak, sebenarnya kami sampaikan juga informasi perubahan tarif terkait dengan sewa, isu lingkungan dan sebagainya. Sebelum mencapai kesepakatan, kita rapat dengan instansi teknis lain,” jawabnya. (ari)