Lagi, KPU Tolak Usulan Kedua PAW Anggota DPRD NTB dari PAN

Suhardi Soud (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB telah mengembalikan lagi surat kedua dari DPRD NTB terkait permintaan verifikasi terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD oleh fraksi PAN dari dapil VI (Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu).

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi dikantornya, Jumat, 18 Juni 2021 kemarin mengatakan, KPU menyatakan belum bisa memproses permintaan kedua untuk verifikasi usulan PAW tersebut. “Kami sudah menerima surat permintaan verifikasi yang kedua dari DPRD Provinsi NTB terkait usulan pergantian PAW anggota DPRD dari Fraksi PAN. Sudah kita jawab, kita sampaikan ke DPRD bahwa usulan PAW ini belum bisa diproses,” ujar Suhardi.

Iklan

Lanjut Suhardi adapun alasan pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi terkait usulan PAW tersebut karena sedang ada sengketa hukum atas surat keputusan pemberhentian peraih suara terbanyak kedua yakni Ika Rizky Veryani alias Chika sebagai anggota PAN. “Dalam surat jawaban kami terhadap surat DPRD yang dilengkapi dengan SK pemberhentian Chika sebagai anggota PAN. Kita sampaikan bahwa masih ada proses hukum, kita tunggu dulu sampai ada putusan hukum yang bersifat inkrah,” ucap Suhardi.

Diketahui berdasarkan urutan perolehan suara maka yang berhak untuk menggantikan Ady Mahyudi yang mundur sebagai anggota DPRD Provinsi NTB karena maju di Pilkada serentak 2020 adalah Chika sebagai peraih suara urutan kedua. Sementara PAN mengusulkan nama Sukrin peraih suara terbanyak ketiga sebagai pengganti.

Adapun dasar PAN mengusulkan Sukrin yang peraih suara ketiga sebagai pengganti karena Chika sudah di berhentikan sebagai anggota PAN, sehingga tidak berhak lagi untuk diusulkan menjadi anggota DPRD Provinsi NTB PAW. Surat pemberhentian Chika sebagai anggota partai itu juga dilampirkan oleh PAN dalam usulannya.

“Kami melakukan klarifikasi, karena KPU berkewajiban untuk mengecek, bahwa yang berada di urutan suara berikutnya itu dia tahu tidak ada pemberhentian, makanya kita kalarifikasi. Nah setelah kita kalarifikasi, ternyata Chika itu melakukan perlawanan hukum, dia menggugat pemberhentiannya ke Mahkamah Partai,” jelasnya.

“Dalam aturan KPU, jika pemberhentian itu disengketakan di mahkamah partai, maka harus menunggu sampai ada putusan inkrah. Apapun hasil keputusan Mahkamah partai, kita tidak tahu, yang jelas KPU baru akan memproses usulan itu setelah ada putusan inkrah,” sambungnya.

Suhardi sendiri memprediksi bahwa proses usulan PAW tersebut akan berproses cukup panjang jika ada sengketa. Sebab dalam PKPU menyebutkan bahwa putusan inkrah yang dimaksud yakni sampai adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

“Tergantung pada pihak, jika selesai sampai mahkamah partai tidak ada gugatan, para pihak menerima, maka bisa dilakukan. Tapi jika keputusan Mahkamah partai itu digugat lagi, maka itu belum inkrah, karena bunyi di PKPU itu menyebutkan sampai putusan MA,” pungkasnya. (ndi) 

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional